Bogor (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berkomitmen untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah masyarakat yang ada di wilayahnya, dengan menambah fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap.

"Rendahnya angka lama sekolah salah satunya karena ketidakseimbangan antara rombongan belajar dengan ruang kelas yang tersedia. Ini harus kita tingkatkan dengan menambah sarana dan prasarana pendidikan, agar angka lama sekolah masyarakat Kabupaten Bogor meningkat," kata Bupati Bogor, Nurhayanti dalam kegiatan peninjauan lapangan di Kecamatan Babakan Madang, Kamis.

Dikatakannya, Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan angka rata-rata lama sekolah mencapai sembilan tahun. Namun di beberapa kecamatan, angka tersebut masih belum tercapai seperti di Kecamatan Babakan Madang baru mencapai 7,75 tahun, Kecamatan Leuwiliang 7,89 tahun, bahkan di wilayah Timur Kabupaten Bogor masih sangat rendah seperti di Kecamatan Sukamakmur hanya 4,21 tahun, atau baru lulus kelas empat SD sudah berhenti tidak melanjutkan lagi pendidikan.

"Pendidikan merupakan penciri dari visi Kabupaten Bogor untuk menjadi kabupaten termaju di Indonesia. Oleh karena itu kita memprioritaskan perhatian di bidang ini, selama dua tahun terakhir angka rata-rata lama sekolah sudah meningkat menjadi 8,04 tahun di beberapa kecamatan salah satunya di Leuwilang," katanya.

Menurutnya, saat ini jumlah penduduk Kabupaten Bogor mencapai 5,3 juta jiwa, untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri, perlu kerja sama semua pihak terkait termasuk dalam hal ini peran serta swasta melalui program pertanggungjawaban sosialnya (CSR).

Upaya meningkatkan pendidikan masyarakat Kabupaten Bogor dengan melibatkan swasta dapat dilakukan dengan merenovasi atau membangun ruang kelas baru, memberikan beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu atau daerah yang prasejahtera.

"Seperti di Kecamatan Leuwiliang yang dibina oleh PT Astra Internasional Tbk, kini angka rata-rata lama sekolah meningkat, sudah dilengkapi sekolah kejuruan dengan jurusan teknologi pengolahan hasil pertanian," katanya.

Terkait evaluasi kinerja di Kecamatan Babakan Madang, tidak hanya soal pendidikan, Nurhayanti juga mengevaluasi persoalan kepemilikan tanah di wilayah tersebut dimana masih banyak SPPT tanah milik perusahaan yang masih menggunakan nama pribadi, sehingga PBB di kecamatan tersebut menjadi kecil.

"Camat dan kepala desa harus meminta pengusaha untuk mengubah SPPT-nya atas nama perusahaan, agar penerimaan PBB bisa ditingkatkan," katanya.

Dikatakannya, Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengalokasikan anggaran senilai Rp50 miliar untuk pembangunan di Kecamatan Babakan Madang diperuntukkan di bidang infrastruktur, bidang pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya.

"Alokasi anggaran yang diberikan hendaknya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemajuan wilayah Babakan Madang," kata Nurhayanti.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Munawaroh, mengatakan, rendahnya angka lama sekolah warga di Kecamatan Babakan Madang menjadi catatan serius legislatif untuk ditindaklanjuti.

"Saya heran, Kecamatan Babakan Madang ini masuk wilayah yang dekat dengan ibu kota kabupaten (Cibinong-red), tapi angka pendidikannya masih rendah, dan kalah dengan kecamatan yang ada di wilayah Barat Kabupaten Bogor," katanya.

Pewarta: Laily Rahmawati

Editor : Naryo


COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015