Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, bersama Komisi Pemilihan Umum meluncurkan Desa Peduli Pemilu untuk membangun kesadaran politik masyarakat agar menjadi pemilih yang berdaulat dan juga meningkatkan partisipasi pemilih pada saat Pemilu.
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, di Purwakarta, Selasa, mengatakan masyarakat desa memiliki peran strategis dalam pembangunan demokrasi.
Hal itu disampaikan karena desa merupakan susunan pemerintahan terkecil dan terdekat dengan warga negara dan juga desa dalam sistem pemerintahan daerah merupakan ujung tombak suksesnya otonomi daerah.
Baca juga: Partisipasi pemilih Pemilu 2019 di Purwakarta melebihi target
Menurut dia, dengan begitu pentingnya peran desa dalam demokrasi, maka sudah sepantasnya semua pihak harus memberikan perhatian yang lebih terhadap desa.
Dia mengatakan dalam hal kesejahteraan maupun pemberdayaan desa, itu perlu diperhatikan sebab kesuksesan membangun desa secara tidak langsung menguatkan bangunan demokrasi di Indonesia.
"Kami berharap dengan adanya program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) yang digagas oleh KPU RI beserta jajarannya, akan membangun kesadaran politik masyarakat agar menjadi pemilih yang berdaulat dan juga meningkatkan partisipasi pemilih pada ajang pesta demokrasi baik Pileg, Pilpres maupun Pilkada," katanya.
Alasannya, membangun kesadaran politik masyarakat merupakan elemen penting dalam demokrasi yang akan melahirkan pemilih yang mandiri dan rasional.
Baca juga: Linmas Purwakarta berkeliling mengajak masyarakat ke TPS
"Salah satu indikator pemilih yang mandiri dan rasional yaitu dalam menentukan pilihan politik, yang tidak lagi berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek, kekuasaan dan kompensasi politik yang bersifat individual. Karena tujuan akhir dari demokrasi adalah kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.
Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, program DP3 yang telah diluncurkan pada 20 Agustus 2021 lalu merupakan program unggulan KPU.
"Kami bersyukur ternyata di daerah dengan sinergi dan kolaborasi bersama pemerintah daerah dapat mengimplementasikan program ini yang bertujuan agar demokrasi di Indonesia semakin tumbuh," katanya.
Baca juga: ASN Purwakarta diingatkan untuk netral pada Pemilu
Menurutnya, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melakukan pengecekan perkembangan persiapan pelaksanaan program DP3 di KPU tingkat kabupaten dan kota.
"DP3 ini diprogram untuk dapat meningkatkan partisipasi Pemilu dan membangun kesadaran politik masyarakat dari desa serta meningkatkan kualitas partisipasi pemilih dalam setiap pemilihan," katanya. (KR-MAK)
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, di Purwakarta, Selasa, mengatakan masyarakat desa memiliki peran strategis dalam pembangunan demokrasi.
Hal itu disampaikan karena desa merupakan susunan pemerintahan terkecil dan terdekat dengan warga negara dan juga desa dalam sistem pemerintahan daerah merupakan ujung tombak suksesnya otonomi daerah.
Baca juga: Partisipasi pemilih Pemilu 2019 di Purwakarta melebihi target
Menurut dia, dengan begitu pentingnya peran desa dalam demokrasi, maka sudah sepantasnya semua pihak harus memberikan perhatian yang lebih terhadap desa.
Dia mengatakan dalam hal kesejahteraan maupun pemberdayaan desa, itu perlu diperhatikan sebab kesuksesan membangun desa secara tidak langsung menguatkan bangunan demokrasi di Indonesia.
"Kami berharap dengan adanya program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) yang digagas oleh KPU RI beserta jajarannya, akan membangun kesadaran politik masyarakat agar menjadi pemilih yang berdaulat dan juga meningkatkan partisipasi pemilih pada ajang pesta demokrasi baik Pileg, Pilpres maupun Pilkada," katanya.
Alasannya, membangun kesadaran politik masyarakat merupakan elemen penting dalam demokrasi yang akan melahirkan pemilih yang mandiri dan rasional.
Baca juga: Linmas Purwakarta berkeliling mengajak masyarakat ke TPS
"Salah satu indikator pemilih yang mandiri dan rasional yaitu dalam menentukan pilihan politik, yang tidak lagi berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek, kekuasaan dan kompensasi politik yang bersifat individual. Karena tujuan akhir dari demokrasi adalah kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.
Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, program DP3 yang telah diluncurkan pada 20 Agustus 2021 lalu merupakan program unggulan KPU.
"Kami bersyukur ternyata di daerah dengan sinergi dan kolaborasi bersama pemerintah daerah dapat mengimplementasikan program ini yang bertujuan agar demokrasi di Indonesia semakin tumbuh," katanya.
Baca juga: ASN Purwakarta diingatkan untuk netral pada Pemilu
Menurutnya, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melakukan pengecekan perkembangan persiapan pelaksanaan program DP3 di KPU tingkat kabupaten dan kota.
"DP3 ini diprogram untuk dapat meningkatkan partisipasi Pemilu dan membangun kesadaran politik masyarakat dari desa serta meningkatkan kualitas partisipasi pemilih dalam setiap pemilihan," katanya. (KR-MAK)
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021