DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat masih mendapati defisit anggaran senilai Rp594 miliar jelang pengesahan APBD tahun 2022 yang bakal disahkan akhir November 2021.
"Dua hari kemarin kami sudah membedahnya, ada beberapa opsi yang disiapkan di antaranya memangkas belanja, meningkatkan target pendapatan, serta menunda ADD (alokasi dana desa)," ujar Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan, di Cibinong, Bogor, Kamis.
Ia menyebutkan bahwa Pemkab Bogor tidak ingin meminjam uang untuk menutup defisit yang mencapai Rp594 miliar. Apalagi sebelumnya Pemkab Bogor juga sempat memangkas gaji ASN selama dua bulan untuk menutup defisit.
Baca juga: Pemkab Bogor siapkan anggaran Rp150 miliar untuk Pilbup 2024
Baca juga: Bupati Bogor ingatkan anak buah di SKPD agar tak sembarangan rancang program
“Kami juga sudah melakukan refocusing anggaran di beberapa dinas, seperti Dinas Pendidikan sudah kami pangkas Rp30 miliar, lalu Dinas PUPR kita pangkas Rp200 miliar sesuai arahan dewan,” katanya lagi.
Iwan mengatakan, beberapa kegiatan yang akan dipangkas di antaranya belanja alat tulis kantor (ATK), lalu hibah untuk guru honorer.
“Ini harus kami lakukan, terlebih waktu yang kami punya hanya kurang dari seminggu, sebelum APBD ditetapkan," kata Iwan.
DPRD dan Pemkab Bogor sebelumnya telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2022, pada 31 Agustus 2021.
Baca juga: Pemkab Bogor tambah Rp10 miliar untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19
Hasil kesepakatan dalam nota KUA-PPAS tahun 2022 ditetapkan bahwa pendapatan Kabupaten Bogor senilai Rp6,1 triliun, dengan rincian pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp3 triliun dan dana transfer pusat Rp3 triliun.
Kemudian, anggaran belanja ditetapkan senilai Rp6,9 triliun, sehingga saat itu didapatkan defisit sekitar Rp700 miliar yang akan diambil dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2021.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
"Dua hari kemarin kami sudah membedahnya, ada beberapa opsi yang disiapkan di antaranya memangkas belanja, meningkatkan target pendapatan, serta menunda ADD (alokasi dana desa)," ujar Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan, di Cibinong, Bogor, Kamis.
Ia menyebutkan bahwa Pemkab Bogor tidak ingin meminjam uang untuk menutup defisit yang mencapai Rp594 miliar. Apalagi sebelumnya Pemkab Bogor juga sempat memangkas gaji ASN selama dua bulan untuk menutup defisit.
Baca juga: Pemkab Bogor siapkan anggaran Rp150 miliar untuk Pilbup 2024
Baca juga: Bupati Bogor ingatkan anak buah di SKPD agar tak sembarangan rancang program
“Kami juga sudah melakukan refocusing anggaran di beberapa dinas, seperti Dinas Pendidikan sudah kami pangkas Rp30 miliar, lalu Dinas PUPR kita pangkas Rp200 miliar sesuai arahan dewan,” katanya lagi.
Iwan mengatakan, beberapa kegiatan yang akan dipangkas di antaranya belanja alat tulis kantor (ATK), lalu hibah untuk guru honorer.
“Ini harus kami lakukan, terlebih waktu yang kami punya hanya kurang dari seminggu, sebelum APBD ditetapkan," kata Iwan.
DPRD dan Pemkab Bogor sebelumnya telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2022, pada 31 Agustus 2021.
Baca juga: Pemkab Bogor tambah Rp10 miliar untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19
Hasil kesepakatan dalam nota KUA-PPAS tahun 2022 ditetapkan bahwa pendapatan Kabupaten Bogor senilai Rp6,1 triliun, dengan rincian pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp3 triliun dan dana transfer pusat Rp3 triliun.
Kemudian, anggaran belanja ditetapkan senilai Rp6,9 triliun, sehingga saat itu didapatkan defisit sekitar Rp700 miliar yang akan diambil dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2021.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021