Mukomuko, (Antara Megapolitan) - Sebanyak 138 orang remaja di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, bekerja sebagai personel polisi pamong praja di daerah itu tanpa digaji.
"Sebanyak 138 orang itu tenaga kerja sukarela (TKS) di sini. Mereka bekerja tanpa digaji," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mukomuko Khairul Anwar, di Mukomuko, Senin.
Ia menyebutkan, total Satpol PP di Mukomuko sebanyak 206 orang dan dari jumlah itu sebanyak 138 orang TKS, 48 orang tenaga honorer daerah yang dibiayai dari APBD setempat, dan hanya 20 orang yang pegawai negeri sipil (PNS).
Pihaknya, katanya, pernah ingin mencoret nama mereka sebagai personel Satpol PP setempat, karena tidak ada anggaran instansi itu membayar gajinya. tetapi mereka menolak dan tetap ingin menjadi personel Satpol PP.
"Mereka sendiri yang mau disini tanpa digaji. Asalkan namanya tetap terdaftar sebagai personel Satpol PP," ujarnya.
Ia mengatakan, pihaknya tidak bisa melarang kemauan remaja yang mayoritas tamatan sekolah menengah atas (SMA) itu bekerja sebagai personel Satpol PP.
Kemungkinan, katanya, dengan menjadi Satpol PP ini, mereka lebih "pede" (percaya diri). Selain itu, ada semangat hidup dari pada mereka menjadi pengangguran.
Ia mengatakan, rencananya ratusan TKS ini dimasukkan dalam kegiatan pengamanan Pemilihan Kepala Daerah.
Ia menerangkan, meskipun tidak digaji tetapi mereka tetap masuk kerja. Hanya saja tingkat kedisplinan tidak bisa disamakan dengan PNS dan honorer daerah (Honda).
Lebih lanjut, ia mengatakan, kemungkinan mereka ini ada peluang diusulkan mengikuti seleksi pegawai dengan perjanjian kontrak (P3K).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"Sebanyak 138 orang itu tenaga kerja sukarela (TKS) di sini. Mereka bekerja tanpa digaji," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mukomuko Khairul Anwar, di Mukomuko, Senin.
Ia menyebutkan, total Satpol PP di Mukomuko sebanyak 206 orang dan dari jumlah itu sebanyak 138 orang TKS, 48 orang tenaga honorer daerah yang dibiayai dari APBD setempat, dan hanya 20 orang yang pegawai negeri sipil (PNS).
Pihaknya, katanya, pernah ingin mencoret nama mereka sebagai personel Satpol PP setempat, karena tidak ada anggaran instansi itu membayar gajinya. tetapi mereka menolak dan tetap ingin menjadi personel Satpol PP.
"Mereka sendiri yang mau disini tanpa digaji. Asalkan namanya tetap terdaftar sebagai personel Satpol PP," ujarnya.
Ia mengatakan, pihaknya tidak bisa melarang kemauan remaja yang mayoritas tamatan sekolah menengah atas (SMA) itu bekerja sebagai personel Satpol PP.
Kemungkinan, katanya, dengan menjadi Satpol PP ini, mereka lebih "pede" (percaya diri). Selain itu, ada semangat hidup dari pada mereka menjadi pengangguran.
Ia mengatakan, rencananya ratusan TKS ini dimasukkan dalam kegiatan pengamanan Pemilihan Kepala Daerah.
Ia menerangkan, meskipun tidak digaji tetapi mereka tetap masuk kerja. Hanya saja tingkat kedisplinan tidak bisa disamakan dengan PNS dan honorer daerah (Honda).
Lebih lanjut, ia mengatakan, kemungkinan mereka ini ada peluang diusulkan mengikuti seleksi pegawai dengan perjanjian kontrak (P3K).
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015