Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Barat mengatakan penolakan atas kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI harus menjadi pelajaran bagi semua pihak.
"Insya Allah memberikan pelajaran yang amat baik bagi semua pihak. Kepada siapapun, jangan coba-coba menjadi 'begal', jaga adab dan tata kerama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ungkap Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar, Asep Wahyuwijaya alias AW saat dihubungi Antara di Bogor, Rabu (31/3).
Baca juga: DPC Partai Demokrat Bekasi hargai keputusan Kemenkum dan HAM
Ketua Fraksi di DPRD Jawa Barat itu bersyukur karena pemerintah telah jeli dan mengedepankan kaidah hukum lantaran telah membuat keputusan menolak kepengurusan Partai Demokrat Moeldoko melalui KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu.
"Penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan atas segala yang telah dikerjakan pemerintah dengan semestinya," kata legislator asal Kabupaten Bogor itu.
Baca juga: Menkumham: Demokrat versi KLB tidak bisa kembali ajukan kepengurusan
AW menganggap keputusan Kemenkumham tersebut menjadi preseden positif bagi bagi keberlangsungan demokrasi di tanah air.
"Saya menafsirkan bahwa sikap pemerintah yang secara tegas dan terang benderang menolak hasil KLB 'abal-abal' di Deli Serdang, sesungguhnya itu merupakan pernyataan diam-diam dari pemerintah atas forum di Deli Serdang itu merupakan pertemuan para 'begal' politik," kata AW.
Baca juga: Kemenkumham tolak kepengurusan Partai Demokrat versi KLB
Sebelumnya, Kemenkumham menolak berkas dokumen permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko atau versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara.
"Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 ditolak," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly saat jumpa pers secara virtual di Jakarta, Rabu.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
"Insya Allah memberikan pelajaran yang amat baik bagi semua pihak. Kepada siapapun, jangan coba-coba menjadi 'begal', jaga adab dan tata kerama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ungkap Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar, Asep Wahyuwijaya alias AW saat dihubungi Antara di Bogor, Rabu (31/3).
Baca juga: DPC Partai Demokrat Bekasi hargai keputusan Kemenkum dan HAM
Ketua Fraksi di DPRD Jawa Barat itu bersyukur karena pemerintah telah jeli dan mengedepankan kaidah hukum lantaran telah membuat keputusan menolak kepengurusan Partai Demokrat Moeldoko melalui KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu.
"Penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan atas segala yang telah dikerjakan pemerintah dengan semestinya," kata legislator asal Kabupaten Bogor itu.
Baca juga: Menkumham: Demokrat versi KLB tidak bisa kembali ajukan kepengurusan
AW menganggap keputusan Kemenkumham tersebut menjadi preseden positif bagi bagi keberlangsungan demokrasi di tanah air.
"Saya menafsirkan bahwa sikap pemerintah yang secara tegas dan terang benderang menolak hasil KLB 'abal-abal' di Deli Serdang, sesungguhnya itu merupakan pernyataan diam-diam dari pemerintah atas forum di Deli Serdang itu merupakan pertemuan para 'begal' politik," kata AW.
Baca juga: Kemenkumham tolak kepengurusan Partai Demokrat versi KLB
Sebelumnya, Kemenkumham menolak berkas dokumen permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko atau versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara.
"Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 ditolak," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly saat jumpa pers secara virtual di Jakarta, Rabu.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021