Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) menggelar sidang terbuka Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi (PPIE) dengan promovendus atas nama Iman Sufrian. Ia menyampaikan disertasi berjudul “Desentralisasi dan Ketimpangan Layanan Kesehatan di Indonesia”.
Iman melaksanakan sidang promosi doktor secara daring dan dinyatakan lulus dengan predikat Memuaskan dan berhasil mendapat gelar Doktor yang ke-123 Bidang Ilmu Ekonomi.
Dalam sidang tersebut, Iman memaparkan bahwa Indonesia telah mengalami dua fase kebijakan desentralisasi. Pertama, kebijakan desentralisasi administratif yang dijalankan secara serentak tahun 2001.
Selanjutnya, pada tahun 2005, Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat RI menambah dimensi politik dari kebijakan desentralisasi melalui pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
Berdekatan dengan kebijakan desentralisasi politik, Indonesia mengadopsi secara formal prinsip keadilan pelayanan kesehatan dalam sistem kesehatan di Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Hasil regresi menunjukkan bahwa desentralisasi administratif saja belum memberikan efek penurunan ketimpangan layanan kesehatan rawat jalan dan cenderung meningkatkan ketimpangan layanan kesehatan rawat inap.
Desentralisasi administratif yang dikombinasikan dengan kebijakan jaminan kesehatan sosial memberikan efek penurunan ketimpangan layanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap.
Kombinasi kebijakan desentralisasi administratif dan politik di tingkat pemerintah kabupaten/kota dan kebijakan jaminan kesehatan sosial memberikan efek penurunan ketimpangan layanan kesehatan terbesar dibanding kondisi lainnya.
Kesimpulan dari tujuan penelitian pertama adalah diperlukan perhatian yang lebih besar ketimpangan dalam wilayah (kabupaten/kota/provinsi) karena penurunan ketimpangan dalam wilayah berkontribusi signifikan pada penurunan ketimpangan layanan kesehatan secara keseluruhan.
Sedangkan, kesimpulan dari bagian kedua adalah Indonesia sudah berada di jalur kebijakan yang tepat dalam menurunkan ketimpangan layanan kesehatan dengan menerapkan kebijakan desentralisasi administratif dan desentralisasi politik yang dikombinasikan dengan kebijakan jaminan kesehatan sosial secara nasional yang secara bersama-sama berkontribusi pada penurunan ketimpangan dalam wilayah kabupaten/kota.
Mekanisme transmisi dari kebijakan desentralisasi dan kebijakan jaminan kesehatan sosial terhadap penurunan ketimpangan layanan kesehatan terjadi melalui mekanisme transmisi langsung maupun tidak langsung melalui penyediaan sumber daya kesehatan.
Analisis marginal effect menunjukkan bahwa terdapat batasan nilai minimum (threshold) bagi penyediaan sumber daya kesehatan agar dapat memberikan efek penurunan ketimpangan layanan kesehatan, yaitu skor 12 untuk memberikan efek penurunan ketimpangan layanan kesehatan rawat jalan dan skor 27 untuk memberikan efek penurunan ketimpangan layanan kesehaan rawat inap.
Pada tahun 2014, terdapat variasi yang besar untuk nilai indeks sumber daya kesehatan di tingkat kabupaten/kota. Nilai terendah adalah 9,16 dan nilai tertinggi adalah 74,67 dengan rata-rata 34,49.
Dengan demikian, masih ada kabupaten/kota yang ketersediaan sumber daya kesehatannya belum cukup untuk dapat memberikan efek penurunan ketimpangan layanan kesehatan.
Oleh karena itu, perlu perhatian yang lebih besar agar kabupaten/kota dengan nilai indeks sumber daya kesehatan kurang dari nilai minimum untuk dapat mempercepat peningkatan indeks sumber daya kesehatan agar dapat berkontribusi terhadap penurunan ketimpangan dalam kabupaten/kota dan selanjutnya menurunkan ketimpangan layanan kesehatan secara keseluruhan.
Sidang Promosi Doktor ini diketuai oleh Prof. Nachrowi Djalal Nachrowi, Ph.D., dengan promotor Prof. Robert A. Simanjuntak, Ph.D., dan ko-promotor I Benedictus Raksaka Mahi, Ph.D., dan ko-promotor 2 Riatu Mariatul Qibthiyyah, Ph.D. Tim penguji dalam sidang tersebut adalah Prof. Prijono Tjiptoherijanto, Ph.D. (Ketua Penguji), Vid Adrison, Ph.D., Diah Widyawati, Ph.D., Prani Sastiono, Ph.D., dan Dr. Boediarso Teguh Widodo.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
Iman melaksanakan sidang promosi doktor secara daring dan dinyatakan lulus dengan predikat Memuaskan dan berhasil mendapat gelar Doktor yang ke-123 Bidang Ilmu Ekonomi.
Dalam sidang tersebut, Iman memaparkan bahwa Indonesia telah mengalami dua fase kebijakan desentralisasi. Pertama, kebijakan desentralisasi administratif yang dijalankan secara serentak tahun 2001.
Selanjutnya, pada tahun 2005, Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat RI menambah dimensi politik dari kebijakan desentralisasi melalui pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
Berdekatan dengan kebijakan desentralisasi politik, Indonesia mengadopsi secara formal prinsip keadilan pelayanan kesehatan dalam sistem kesehatan di Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Hasil regresi menunjukkan bahwa desentralisasi administratif saja belum memberikan efek penurunan ketimpangan layanan kesehatan rawat jalan dan cenderung meningkatkan ketimpangan layanan kesehatan rawat inap.
Desentralisasi administratif yang dikombinasikan dengan kebijakan jaminan kesehatan sosial memberikan efek penurunan ketimpangan layanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap.
Kombinasi kebijakan desentralisasi administratif dan politik di tingkat pemerintah kabupaten/kota dan kebijakan jaminan kesehatan sosial memberikan efek penurunan ketimpangan layanan kesehatan terbesar dibanding kondisi lainnya.
Kesimpulan dari tujuan penelitian pertama adalah diperlukan perhatian yang lebih besar ketimpangan dalam wilayah (kabupaten/kota/provinsi) karena penurunan ketimpangan dalam wilayah berkontribusi signifikan pada penurunan ketimpangan layanan kesehatan secara keseluruhan.
Sedangkan, kesimpulan dari bagian kedua adalah Indonesia sudah berada di jalur kebijakan yang tepat dalam menurunkan ketimpangan layanan kesehatan dengan menerapkan kebijakan desentralisasi administratif dan desentralisasi politik yang dikombinasikan dengan kebijakan jaminan kesehatan sosial secara nasional yang secara bersama-sama berkontribusi pada penurunan ketimpangan dalam wilayah kabupaten/kota.
Mekanisme transmisi dari kebijakan desentralisasi dan kebijakan jaminan kesehatan sosial terhadap penurunan ketimpangan layanan kesehatan terjadi melalui mekanisme transmisi langsung maupun tidak langsung melalui penyediaan sumber daya kesehatan.
Analisis marginal effect menunjukkan bahwa terdapat batasan nilai minimum (threshold) bagi penyediaan sumber daya kesehatan agar dapat memberikan efek penurunan ketimpangan layanan kesehatan, yaitu skor 12 untuk memberikan efek penurunan ketimpangan layanan kesehatan rawat jalan dan skor 27 untuk memberikan efek penurunan ketimpangan layanan kesehaan rawat inap.
Pada tahun 2014, terdapat variasi yang besar untuk nilai indeks sumber daya kesehatan di tingkat kabupaten/kota. Nilai terendah adalah 9,16 dan nilai tertinggi adalah 74,67 dengan rata-rata 34,49.
Dengan demikian, masih ada kabupaten/kota yang ketersediaan sumber daya kesehatannya belum cukup untuk dapat memberikan efek penurunan ketimpangan layanan kesehatan.
Oleh karena itu, perlu perhatian yang lebih besar agar kabupaten/kota dengan nilai indeks sumber daya kesehatan kurang dari nilai minimum untuk dapat mempercepat peningkatan indeks sumber daya kesehatan agar dapat berkontribusi terhadap penurunan ketimpangan dalam kabupaten/kota dan selanjutnya menurunkan ketimpangan layanan kesehatan secara keseluruhan.
Sidang Promosi Doktor ini diketuai oleh Prof. Nachrowi Djalal Nachrowi, Ph.D., dengan promotor Prof. Robert A. Simanjuntak, Ph.D., dan ko-promotor I Benedictus Raksaka Mahi, Ph.D., dan ko-promotor 2 Riatu Mariatul Qibthiyyah, Ph.D. Tim penguji dalam sidang tersebut adalah Prof. Prijono Tjiptoherijanto, Ph.D. (Ketua Penguji), Vid Adrison, Ph.D., Diah Widyawati, Ph.D., Prani Sastiono, Ph.D., dan Dr. Boediarso Teguh Widodo.
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021