Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP) Prof. Dr. Eddy Pratomo mendorong para mahasiswa hukum untuk terus melakukan penelitian yang bisa memberikan dampak kebaikan kepada masyarakat.
"Isu-isu tentang human traficking internasional menjadi hal yang menarik bagi mahasiswa fakultas hukum untuk dijadikan kajian penelitian baik tesis maupun skripsi," kata Eddy Pratomo di Jakarta, Jumat.
Untuk itu perlu dilakukan penelitian dengan bekerjasama dengan agen penyalur tenaga kerja ke luar negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kemendikbud untuk menghasilkan penelitian yang bagus, sekaligus pengabdian kepada masyarakat.
Menurut dia dengan adanya penelitian para mahasiswa tersebut akan bisa menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah untuk perbaikan-perbaikan kedepannya.
"Agar tidak terjadi kasus-kasus human traficking kembali harus ada evaluasi berdasarkan hasil penelitian yang relevan," jelas mantan dubes RI di Jerman tersebut.
Sementara itu Rektor Universitas Pancasila Prof. Wahono Sumaryono mengatakan beruntung Dekan baru FHUP Prof. Eddy Pratomo yang baru dilantik mempunyai pengalaman yang luas. Beliau pernah menjabat sebagai Dirjen Perjanjian Internasional Kemenlu RI pada 2006-2009, jadi dari perspektif hukum beliau sangat menguasai prinsip-prinsip hukum diberbagai negara.
Pelantikan tersebut dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat agar menghindari terjadinya kemungkinan penularan COVID-19. Sejumlah pejabat yang dilantik menggunkan masker, menjaga jarak dan suhu tubuhnya diperiksa sebelum memasuki ruangan.
Prof. Eddy Pratomo merupakan mantan diplomat yang pernah menjadi Dubes RI di Jerman 2009-2013 dan saat ini menjadi Utusan Khusus Presiden Jokowi untuk perundingan batas wilayah maritim Indonesia dan Malaysia.
"Dengan latar belakang diplomat maka tentu akan menjadi bagian strategi fakultas hukum UP kedepannya," kata Wahono.
FHUP merupakan fakultas favorit peringkat 12 dari PTN dan PTS di Indonesia. Ini artinya fakultas hukum di UP tersebut menjadi pilihan bagi mahasiswa yang ingin belajar hukum di UP.
Sejumlah pejabat di lingkungan UP yang dilantik antara lain Wakil Rektor I Prof. Dr. Sri Widyastuti, Wakil Rektor II Dr. Novi Yantih, Direktur Sekolah Pasca Sarjana Prof. Sutjipto dan pejabat lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
"Isu-isu tentang human traficking internasional menjadi hal yang menarik bagi mahasiswa fakultas hukum untuk dijadikan kajian penelitian baik tesis maupun skripsi," kata Eddy Pratomo di Jakarta, Jumat.
Untuk itu perlu dilakukan penelitian dengan bekerjasama dengan agen penyalur tenaga kerja ke luar negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kemendikbud untuk menghasilkan penelitian yang bagus, sekaligus pengabdian kepada masyarakat.
Menurut dia dengan adanya penelitian para mahasiswa tersebut akan bisa menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah untuk perbaikan-perbaikan kedepannya.
"Agar tidak terjadi kasus-kasus human traficking kembali harus ada evaluasi berdasarkan hasil penelitian yang relevan," jelas mantan dubes RI di Jerman tersebut.
Sementara itu Rektor Universitas Pancasila Prof. Wahono Sumaryono mengatakan beruntung Dekan baru FHUP Prof. Eddy Pratomo yang baru dilantik mempunyai pengalaman yang luas. Beliau pernah menjabat sebagai Dirjen Perjanjian Internasional Kemenlu RI pada 2006-2009, jadi dari perspektif hukum beliau sangat menguasai prinsip-prinsip hukum diberbagai negara.
Pelantikan tersebut dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat agar menghindari terjadinya kemungkinan penularan COVID-19. Sejumlah pejabat yang dilantik menggunkan masker, menjaga jarak dan suhu tubuhnya diperiksa sebelum memasuki ruangan.
Prof. Eddy Pratomo merupakan mantan diplomat yang pernah menjadi Dubes RI di Jerman 2009-2013 dan saat ini menjadi Utusan Khusus Presiden Jokowi untuk perundingan batas wilayah maritim Indonesia dan Malaysia.
"Dengan latar belakang diplomat maka tentu akan menjadi bagian strategi fakultas hukum UP kedepannya," kata Wahono.
FHUP merupakan fakultas favorit peringkat 12 dari PTN dan PTS di Indonesia. Ini artinya fakultas hukum di UP tersebut menjadi pilihan bagi mahasiswa yang ingin belajar hukum di UP.
Sejumlah pejabat di lingkungan UP yang dilantik antara lain Wakil Rektor I Prof. Dr. Sri Widyastuti, Wakil Rektor II Dr. Novi Yantih, Direktur Sekolah Pasca Sarjana Prof. Sutjipto dan pejabat lainnya.
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020