#PUTUSAN MK

Kami memiliki 446 berita tentang putusan mk

MK tolak sengketa Pilkada Toraja Utara

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi  menolak permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) terkait sengketa hasil ...

Mahkamah Konstitusi beri putusan "dismissal" 158 perkara pilkada hari ini

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang yang akan memberikan putusan sela (dismissal) 158 perkara perselisihan hasil pemilihan umum ...

Mendagri sebut jadwal pelantikan kepala daerah mundur lantaran faktor eksternal

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa alasan mundurnya jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil ...

Pemerintah dan DPR RI sepakat pelantikan kepala daerah digelar serentak

Pemerintah dan DPR RI menyepakati pelantikan kepala daerah nonsengketa akan digabung dengan kepala daerah hasil putusan dismissal ...

DPR panggil Mendagri Tito Karnavian minta penjelasan pengunduran pelantikan kepala daerah

Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha mengatakan hari ini pihaknya memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ...

Pramono Anung tidak ambil pusing soal pelantikan gubernur yang ditunda

Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung tak mau ambil pusing soal pelantikan kepala daerah non-sengketa di Mahkamah Konstitusi ...

Mendagri: Kepala daerah hasil sengketa Mahkamah Konstitusi dilantik berurutan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kepala daerah terpilih berdasarkan hasil akhir sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah ...

Pelantikan kepala daerah tak bersengketa dan perkara gugur di MK digabung

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi akan ...

Mendagri ungkap pelantikan kepala daerah non-sengketa di MK 6 Februari 2025 dibatalkan

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pelantikan kepala daerah non-sengketa di Mahkamah Konstitusi ...

RUU KUHAP diarahkan pada penguatan penegakan hukum

Ahli hukum tata negara Universitas Airlangga Surabaya Dr. Radian Salman mengatakan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ...