Pemprov Lampung akan mengatasi persoalan nelayan rajungan

Wagub Lampung Chusnunia (Nunik) saat audensi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. (Megapoltan.Antaranews.Com/Foto: Antara Lampung/HO).

Persoalan nelayan itu mulai dari dokumen kapal, masalah ekspor, hingga persoalan es batu, ataupun listrik dan lainnya yang terjadi di lapangan.

Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemrov) Lampung akan berupaya mengatasi persoalan yang dihadapi oleh nelayan rajungan di daerah setempat.

"Persoalan nelayan itu mulai dari dokumen kapal, masalah ekspor, hingga persoalan es batu, ataupun listrik dan lainnya yang terjadi di lapangan," kata Wakil Gubernur Lampung Chusnunia (Nunik) saat menerima audiensi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lampung terkait pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan pesisir timur di Provinsi Lampung, di Bandarlampung, Senin.

Nunik menyampaikan bahwa pihaknya siap menampung permasalahan yang dikeluhkan oleh nelayan rajungan.

Selanjutnya, akan mendiskusikan bersama Gubernur Lampung Arinal, untuk membantu berkoordinasi dengan pihak terkait.

“Ada 4.000 lebih nelayan yang menggantungkan nasibnya di penangkapan rajungan, untuk itu saya mewakili Pemerintah Provinsi Lampung harus hadir di tengah persoalan yang ada. Karena ini merupakan tanggung jawab yang ada di pundak pemprov untuk kelestarian perikanan rajungan dan sekaligus menyejahterakan nelayannya," ujarnya.

Nunik menjelaskan bahwa sebagai mantan Bupati Lampung Timur, forum seperti ini dinilai sangat penting.

Ia mengetahui Lampung Timur merupakan salah satu sumber perikanan rajungan penting, menyumbang 12 persen dari total produksi rajungan nasional.

Bahkan, saat ini telah dicanangkan oleh pemerintah untuk menjadi percontohan inisiatif pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI) Ditjen Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pemerintah Provinsi Lampung membentuk Tim Inisiatif Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan (IPPRB) yang lebih aplikatif menjadi Komite Pengelolaan Perikan Rajungan Berkelanjutan (KPPRB) di tahun 2018.

"Ini diperuntukan sebagai wadah untuk nelayan menyampaikan beberapa permasalahan," tambahnya.

Rajungan sendiri merupakan komoditas perikanan yang memiliki nilai ekspor nomor tiga terbesar di Indonesia dengan sumbangan devisa tahun 2017 sebesar Rp480 miliar, dan Provinsi Lampung salah satu penghasil rajungan yang cukup besar di Indonesia mencapai 1.500 ton dari produk nasional, dengan tujuan ekspor ke Amerika Serikat.