Bupati Bogor sebut flyover Bomang jadi kunci pengembangan ekonomi Parung

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Bupati Bogor Rudy Susmanto menjadikan pembangunan Flyover Bojonggede-Kemang (Bomang) sebagai kunci utama untuk membuka konektivitas sekaligus mendorong pengembangan ekonomi baru di kawasan Parung dan wilayah utara Kabupaten Bogor.

Rudy di Cibinong, Senin, mengatakan pembangunan flyover tersebut menjadi bagian dari strategi besar penataan kawasan mulai dari Kemang, Ciseeng, hingga Parung yang diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Bukan hanya Parung, tapi kita akan melakukan penataan mulai dari Kemang, Ciseeng, Parung, ruas jalan nasional, dan juga kita mempersiapkan arah kebijakan pembangunan tahun 2027, yakni pembangunan Flyover Bomang,” ujar Rudy.

Menurut Rudy, berdasarkan dokumen detail engineering design (DED), kebutuhan anggaran pembangunan Flyover Bomang mencapai hampir Rp150 miliar. Proyek tersebut ditujukan untuk membuka akses langsung Bojonggede-Kemang-Parung tanpa harus memutar melalui Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) maupun Sentul.

Ia menjelaskan, pembangunan flyover merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tahapan pembangunan dijadwalkan dimulai pada 2027, diawali dengan penetapan lokasi, appraisal, hingga pembebasan lahan yang menjadi kewenangan Pemkab Bogor.

Sementara itu, pada akhir 2026 proses lelang flyover akan mulai dilakukan agar pembangunan fisik dapat segera berjalan setelah dua jembatan strategis di ruas Bomang selesai dibangun.

“Tahun ini dua jembatan akan dibangun, dua ruas akan terhubung selesai. Maka tahun 2027, Flyover Bomang akan mulai dibangun sehingga terhubung sampai simpang empat Bomang,” katanya.

Ia mengatakan dua jembatan yang dimaksud yakni Jembatan Sitanggerang dan Jembatan Pesanggrahan. Jembatan Sitanggerang direncanakan menjadi jembatan terpanjang di jalur tersebut, sementara Jembatan Pesanggrahan disiapkan untuk memperkuat jaringan penghubung sebelum flyover dibangun.

Rudy menambahkan, setelah konektivitas kawasan terbuka, Pemkab Bogor juga akan melanjutkan penataan kawasan Parung, termasuk penertiban pedagang kaki lima (PKL) dengan pendekatan relokasi yang manusiawi.

Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin menggusur PKL tanpa menyediakan lokasi pengganti yang layak. Untuk itu, Pemkab Bogor telah menyiapkan dua hektare lahan milik pemerintah daerah di sekitar pasar sebagai alternatif penataan.

Di lokasi tersebut, pemerintah juga berencana membangun pasar ikan representatif yang terintegrasi dengan pusat aktivitas ekonomi masyarakat, namun tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha pasar swasta yang sudah lebih dulu beroperasi.

“Kami tidak ingin niat baik pemerintah membangun justru mematikan usaha yang sudah ada. Semua harus ditata bersama agar berdampak positif bagi ekonomi masyarakat,” ujar Rudy.