Jakarta (ANTARA) - Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW) menilai adanya indikasi upaya sistematis untuk mengganggu jalannya program 1,35 juta sertifikasi halal gratis untuk usaha mikro kecil yang menjadi salah satu program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Chairman IBSW, Nova Andika, menyampaikan bahwa gangguan terhadap program strategis tersebut tidak hanya muncul dalam bentuk narasi atau serangan isu, tetapi juga merambah ke ranah digital, termasuk upaya peretasan terhadap salah satu situs milik Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yakni lembaga.halal.go.id.
“Walaupun sempat diretas pada Kamis (9/4) dalam bentuk tampilan halaman depannya saja disusupi iklan judi online, tapi dalam hari yang sama telah mampu diatasi oleh BPJPH dan telah beroperasi secara normal pada hari itu juga. Percobaan peretasan ini bukan sekadar gangguan teknis, tetapi kami nilai menjadi bagian dari upaya yang ingin ganggu program sertifikasi halal gratis Presiden Prabowo,” ujar Nova dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Jumat.
“Walaupun situs yang dihack itu situs untuk pengajuan dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) , Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), dan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang terkena hanya tampilan depannya saja, dan tidak dapat menembus kedalam sistem, bahkan dalam pantaun kami pelayanan sertifikasi halal tetap berjalan dengan baik dan lancar,” imbuhnya.
“Lembaga lembaga tersebut adalah para mitra utama BPJPH dalam melakukan Sertifikasi Halal serta pembentukan SDM Halal, jadi upaya peretasan ini mencoba menghalangi pencapaian Sertifikasi Halal BPJPH “ ungkap Nova.
Menurutnya, program sertifikasi halal gratis memiliki peran vital dalam mendukung target implementasi Wajib Halal Oktober 2026 (WHO 2026). Program ini ditujukan untuk mempercepat sertifikasi bagi pelaku usaha mikro, kecil (UMK) agar siap menghadapi kewajiban halal secara nasional serta upaya membuat UMK tersebut naik kelas bahkan Go International.
IBSW menilai kinerja BPJPH sejauh ini menunjukkan progres yang signifikan, terutama dalam memperluas akses layanan sertifikasi halal melalui skema gratis. Namun, adanya gangguan digital seperti percobaan peretasan berpotensi menghambat pelayanan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat.
“Menjelang WHO 2026, stabilitas sistem digital BPJPH menjadi sangat krusial. Untunglah gangguan seperti ini ditangani secara serius dan cepat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Nova juga menyoroti dan menganalisis sosok Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, yang dinilai sebagai figur yang konsisten menjaga arah kebijakan lembaga. Haikal dikenal sebagai salah satu pejabat yang paling vokal dalam membela Presiden Prabowo dari berbagai serangan isu, seperti Board of Peace, Program MBG, hingga koperasi desa Merah Putih.
“Ia tidak hanya bekerja secara teknokratis, tetapi juga berani mengambil sikap di ruang publik, termasuk melakukan pembelaan militan terhadap Presiden Prabowo dan program program unggulannya yang diserang sekelompok orang melalui akun akun medsos pribadinya. Inilah yang saya prediksi jadi faktor juga alasan Babe Haikal diserang ,” kata Nova.
Meki demikian, IBSW mengingatkan agar dinamika politik, serangan isu, maupun gangguan siber tidak mengalihkan fokus utama BPJPH dalam mencapai target besar Wajib Halal Oktober 2026.
IBSW mendorong penguatan sistem keamanan digital di lingkungan BPJPH serta koordinasi lintas lembaga untuk memastikan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin mengganggu program nasional tersebut.
“Momentum menuju WHO 2026 harus dijaga bersama. Program sertifikasi halal gratis adalah kepentingan nasional yang tidak boleh terganggu, baik oleh serangan narasi maupun serangan siber,” tutup Nova.
Pewarta: Feru LantaraUploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
