Jakarta (ANTARA) - Peneliti Populi Center Yugolastarob Komeini mengatakan keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) harus dijalankan secara terukur, akuntabel, dan tetap terhubung dengan mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Yugo dalam keterangan di Jakarta, Rabu mengatakan hal itu perlu dilakukan agar tidak menimbulkan risiko legitimasi maupun beban politik di kemudian hari.
Ia menilai rencana kesiapan 8.000 personel Indonesia untuk misi kemanusiaan di Gaza, Palestina perlu dibarengi standar evaluasi yang jelas dan terbuka.
"Standar ini penting untuk memastikan keterlibatan Indonesia, termasuk pengiriman personel nonkombatan, tetap sejalan dengan prinsip hukum internasional dan tujuan perdamaian yang diklaim," ujarnya.
Ia mengingatkan dalam dinamika politik internasional yang cenderung transaksional, negara seperti Indonesia berpotensi menghadapi relasi yang asimetris sehingga perlu memperhitungkan secara cermat biaya politik dan reputasi.
Baca juga: Presiden Prabowo tiba di Washington DC untuk tiga agenda
Menurut Yugo, risiko utama terletak pada legitimasi karena apabila pelaksanaan BoP tidak efektif atau menimbulkan dampak negatif, Indonesia dapat dipersepsikan turut melegitimasi arah kebijakan tersebut karena menjadi bagian dari mekanisme itu.
Untuk itu, ia mengatakan agenda Palestina tidak boleh digantungkan hanya pada satu forum. Indonesia, lanjutnya, perlu tetap aktif di berbagai kanal multilateral dan memperkuat keterhubungan dengan PBB guna menjaga konsistensi diplomasi.
"Indonesia harus tetap bersuara tegas meskipun berbeda pandangan agar posisi kita tidak terbaca terlalu condong pada satu kekuatan," katanya.
Selain itu, Yugo juga meminta pemerintah untuk membangun komunikasi publik yang transparan serta melibatkan masyarakat sipil sebagai bagian dari upaya menjaga dukungan domestik terhadap kebijakan luar negeri.
Ia menilai kombinasi antara mandat yang jelas, evaluasi terbuka, dan diplomasi multilateral yang konsisten menjadi kunci agar keterlibatan Indonesia dalam BoP dapat berkontribusi pada stabilitas sekaligus mempertahankan kredibilitasnya di tingkat global.
Baca juga: Kehadiran Indonesia di BoP pastikan suara negara berkembang terwakili
