Mataram (ANTARA) - Setahun lalu, halaman Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Praya, Lombok Tengah, menjadi saksi pidato penuh optimisme tentang gerak cepat dan lompatan kemajuan.
Di bawah kepemimpinan Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda), Nusa Tenggara Barat (NTB) memasuki babak baru, dengan visi besar "NTB Makmur Mendunia".
Tema Gerak Cepat NTB Hebat yang digaungkan pada HUT ke-67 provinsi itu bukan sekadar slogan seremoni. Ia menjadi janji kerja yang harus diuji oleh angka, oleh perubahan nyata, dan oleh rasa keadilan yang dirasakan warga dari Lombok hingga Sape.
Tahun pertama selalu identik dengan fondasi. Publik belum menagih panen raya, tetapi sudah mulai menilai arah. Apakah langkah cepat itu terukur. Apakah janji pemerataan benar-benar menyentuh desa. Apakah reformasi birokrasi sekadar wacana atau benar-benar dijalankan.
Dalam satu tahun ini, sejumlah indikator menunjukkan pergerakan. Angka kemiskinan NTB turun dari 11,91 persen pada 2024 menjadi 11,78 persen pada 2025. Produksi padi melonjak dari sekitar 1,45 juta ton menjadi lebih dari 2 juta ton pada akhir 2025, melalui program optimalisasi lahan lebih dari 10.700 hektare.
Nilai Tukar Petani naik dari 123 menjadi 128. Di sektor kesehatan, RSUD Manambai di Sumbawa naik kelas dari tipe C menjadi tipe B. Konektivitas udara bertambah, dengan lima rute nasional baru dan persiapan rute internasional pada 2026.
Angka-angka itu penting, namun angka bukanlah akhir. Ia baru pintu masuk untuk membaca kualitas arah pembangunan.
SDM dan pangan
Salah satu capaian yang paling menonjol adalah penurunan prevalensi stunting yang diproyeksikan menyentuh kisaran 16,4 persen pada akhir 2025. Angka ini mendekati target nasional 14 persen.
Penurunan tersebut tidak berdiri sendiri. Ia ditopang integrasi data Survei Status Gizi Indonesia dan Badan Pusat Statistik, digitalisasi pencatatan gizi melalui e-PPGBM, serta gerakan orang tua asuh bagi balita berisiko.
Intervensi gizi difokuskan pada 1.000 hari pertama kehidupan, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, serta pemanfaatan pangan lokal, seperti telur, ikan, dan kelor.
Pendekatan ini bukan sekadar program kesehatan. Ia adalah strategi pembangunan manusia. Setiap rupiah yang diinvestasikan pada gizi memiliki imbal hasil produktivitas berlipat di masa depan. Dalam logika pembangunan jangka panjang, inilah fondasi Indonesia Emas 2045.
Di sektor ketahanan pangan, NTB menunjukkan kapasitas sebagai lumbung beras dan sapi nasional. Populasi sapi mencapai sekitar 1,3 juta ekor pada 2024, dengan 65 persen berada di Pulau Sumbawa.
NTB tetap surplus daging dan mampu mengirim lebih dari 50 ribu ekor sapi potong per tahun ke luar daerah. Pada 2025, pengiriman sapi kurban ke luar daerah mencapai sekitar 16 ribu ekor, masih jauh dari potensi nasional lebih dari 700 ribu ekor per tahun.
Langkah mempercepat uji kesehatan hewan melalui PCR di Mataram dan rencana penambahan kapal ternak menunjukkan perhatian pada efisiensi rantai pasok. Di sisi lain, ground breaking hilirisasi unggas terintegrasi di Sumbawa dengan nilai investasi sekitar Rp1,3 triliun membuka harapan baru. Pabrik pakan, breeding, rumah potong unggas, hingga pengolahan hasil diharapkan menekan biaya produksi dan membuka lapangan kerja.
Bersamaan dengan itu, pekerjaan rumahnya jelas. Laju pertumbuhan populasi sapi NTB rata-rata 0,56 persen per tahun, di bawah pertumbuhan nasional 2,12 persen. Revitalisasi padang penggembalaan dan produksi pakan protein menjadi kunci.
Tanpa perbaikan hulu, hilirisasi akan berjalan pincang. Di sini diperlukan keberanian mengalokasikan anggaran untuk riset pakan lokal, kemitraan perguruan tinggi, dan insentif investasi peternakan rakyat.
Desa berdaya
Program Desa Berdaya menjadi simbol komitmen pemerataan. DPRD NTB mendukung rencana hibah Rp300 juta per desa atau kelurahan secara bertahap, meski fiskal daerah sedang mengalami efisiensi. Pemprov menyusun payung hukum agar program ini memiliki dasar regulasi kuat.
Konsepnya jelas. Desa didorong keluar dari kemiskinan melalui pendekatan graduasi, menyasar desa miskin ekstrem dengan intervensi kebutuhan dasar, mata pencaharian, pemberdayaan sosial, dan inklusi keuangan. Ini langkah progresif karena kemiskinan desa tidak cukup diatasi dengan bantuan tunai.
Efektivitas program Desa Berdaya akan sangat ditentukan oleh kualitas pendampingan dan tata kelola. Tanpa sistem merit dalam penempatan aparatur dan pendamping desa, program ini berisiko menjadi rutinitas administratif.
Prinsip meritokrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ASN harus menjadi pagar. Pengisian jabatan strategis wajib melalui seleksi terbuka dan berbasis kompetensi. Reformasi birokrasi bukan hanya soal restrukturisasi OPD, tetapi soal integritas dan profesionalisme.
Isu ketimpangan Lombok dan Sumbawa juga masih menjadi diskursus publik. Perbaikan empat ruas jalan strategis dan rencana studi kelayakan jalan bebas hambatan Lembar-Kayangan adalah langkah penting.
Hanya saja, rasa keadilan wilayah tidak hanya diukur dari panjang jalan yang diperbaiki. Ia diukur dari kemudahan akses pasar petani Sumbawa, dari peluang kerja anak muda Bima, dan dari konektivitas logistik yang menurunkan biaya hidup warga.
Pemerataan juga menyentuh isu lingkungan. Kota Mataram memproduksi sekitar 230 hingga 250 ton sampah per hari, sementara kapasitas TPA terbatas. Masalah sampah lintas kabupaten memerlukan orkestrasi provinsi.
Tanpa sistem pengurangan dari sumber, bank sampah, dan investasi fasilitas pengolahan menengah, krisis akan berulang. Kepemimpinan diuji pada keberanian membangun sistem, bukan sekadar respons darurat.
Arah integritas
Setahun adalah waktu yang singkat untuk mengurai warisan persoalan lama, termasuk tata kelola aset dan kasus korupsi yang mencuat. Namun publik berhak melihat arah pembenahan.
Digitalisasi layanan, transparansi penganggaran, serta keterbukaan informasi publik harus dipercepat. Penghargaan nasional, seperti TPAKD Awards, SPM Awards, dan realisasi pendapatan daerah yang masuk tiga besar nasional patut diapresiasi. Tetapi penghargaan tidak boleh membuat lengah.
Visi NTB Makmur Mendunia mensyaratkan tiga hal. Pertama, konsistensi pada pembangunan manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kemiskinan.
Kedua, transformasi ekonomi berbasis nilai tambah melalui hilirisasi pertanian, peternakan, dan pariwisata berkualitas. Ketiga, tata kelola bersih dan profesional.
Solusi ke depan perlu konkret. Integrasi data kemiskinan dan stunting hingga tingkat desa harus disambungkan dengan sistem perencanaan anggaran berbasis kinerja.
Dana Desa Berdaya perlu dikaitkan dengan indikator capaian terukur, bukan sekadar serapan. Sektor peternakan membutuhkan peta jalan lima tahun yang jelas, termasuk target pertumbuhan populasi, pengurangan kematian pedet, dan peningkatan berat badan rata-rata sapi.
Di bidang lingkungan, provinsi perlu menetapkan target pengurangan sampah minimal 30 persen dalam tiga tahun, melalui regulasi insentif dan disinsentif.
Setahun Iqbal-Dinda menunjukkan fondasi mulai diletakkan. Ada penurunan kemiskinan, ada peningkatan produksi, ada perbaikan layanan kesehatan, ada pembukaan konektivitas. Fondasi itu harus dijaga agar tidak retak oleh inkonsistensi dan godaan pragmatisme.
Ukuran keberhasilan bukan hanya statistik tahunan, melainkan perubahan yang dirasakan warga kecil. Apakah petani benar-benar tersenyum karena harga stabil? Apakah anak balita tumbuh sehat? Apakah desa memiliki peluang usaha baru? Apakah birokrasi melayani, tanpa diskriminasi?
NTB memiliki modal sosial, budaya, dan sumber daya alam yang besar. Kepemimpinan daerah bertugas mengorkestrasi semua itu dalam satu arah. Tahun pertama telah berlalu sebagai fase menata. Tahun-tahun berikutnya akan menentukan apakah gerak cepat itu mampu bertransformasi menjadi lompatan yang berkeadilan dan berintegritas.
Di titik ini, ada pertanyaannya sederhana namun mendasar. Mampukah fondasi yang telah diletakkan menjadi pijakan kokoh menuju NTB yang benar-benar makmur dan mendunia, bukan hanya dalam slogan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari warganya?
