Jakarta (ANTARA) - Presidensi G20 Afrika Selatan berlangsung, saat dunia menghadapi serangkaian krisis yang tumpang tindih, termasuk perubahan iklim, kesenjangan, kemiskinan, kelaparan, pengangguran, perubahan teknologi, serta ketidakstabilan geopolitik.
Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar di Johannesburg Expo Centre (NASREC), Afrika Selatan, pada 22–23 November 2025 menjadi yang pertama di Benua Afrika, sekaligus melanjutkan estafet kepemimpinan Indonesia (2022), India (2023), dan Brazil (2024).
G20 terdiri dari 19 negara, termasuk Argentina, Australia, Brasil, Kanada, China, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat serta dua badan regional, yaitu Uni Eropa (EU) dan Uni Afrika (AU).
Anggota G20 mencakup ekonomi-ekonomi utama dunia, mewakili 85 persen produk domestik bruto global, lebih dari 75 persen perdagangan internasional, dan sekitar dua pertiga populasi dunia.
Tema dan topik utama
Untuk mengatasi polikrisis global, Afrika Selatan mengusung tema "Solidaritas, Kesetaraan, Keberlanjutan" untuk Presidensi G20. Solidaritas memungkinkan terciptanya masa depan yang inklusif dan berpusat pada manusia. Dengan menjunjung kesetaraan, G20 mendorong perlakuan adil dan kesempatan yang sama bagi semua, tanpa memandang latar belakang apa pun.
Sementara itu, keberlanjutan menuntut G20 untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang.
Hasil dan prioritas tingkat tinggi dalam tema ini merupakan inti dari mandat awal G20 untuk mempromosikan pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.
KTT G20 Afrika Selatan berfokus pada tiga sesi utama yang membahas berbagai tantangan global. Sesi pertama membahas isu ekonomi berkelanjutan, peran perdagangan dan keuangan dalam pembangunan serta masalah utang di negara-negara berkembang.
Sesi kedua berfokus pada pembangunan dunia yang tangguh, yang mencakup isu kebencanaan, perubahan iklim, transisi energi berkeadilan, serta sistem pangan.
Sementara itu, sesi ketiga membahas isu pekerjaan layak dan tata kelola kecerdasan buatan (AI) serta mineral kritis yang menjadi usulan dan fokus kepentingan Indonesia pada pertemuan kali ini.
Diplomasi Indonesia
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming mendapat amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi RI di KTT G20 Afrika Selatan.
Indonesia terus menyuarakan reformasi tata kelola global, penguatan representasi negara berkembang, dan memainkan peran konstruktif dalam diplomasi di antara negara-negara Selatan Global.
Di hadapan puluhan pemimpin dunia, Wapres Gibran menyampaikan bahwa tidak ada metode terbaik untuk pembangunan negara, sehingga setiap negara memiliki cara sendiri untuk melaksanakan pembangunannya.
Indonesia percaya bahwa setiap negara berhak memetakan jalur pembangunannya sendiri karena tidak ada satu model yang cocok untuk semua. Tidak ada yang namanya metode terbaik.
Indonesia meyakini pertumbuhan global tidak hanya harus kuat, tetapi juga adil dan inklusif, untuk memajukan setiap bangsa.
Lebih lanjut, Indonesia menyambut baik fokus G20 pada keuangan berkelanjutan, namun harus ada ambisi lebih jauh untuk menutup kesenjangan dan mengupayakan adaptasi, mitigasi, dan transisi yang adil dan setara.
"Dunia membutuhkan pembiayaan yang lebih mudah diakses, terprediksi, dan setara, terutama bagi negara-negara berkembang, melalui keringanan utang, pembiayaan inovatif, pembiayaan campuran, dan mekanisme transisi hijau," kata Wapres.
Pemerintah Indonesia mengalokasikan lebih dari separuh anggaran iklim nasional, sekitar 2,5 miliar dolar AS (sekitar Rp41 triliun) per tahun, untuk mendukung UMKM hijau, asuransi pertanian, dan infrastruktur berketahanan iklim.
Sebelumnya, Wapres juga mengumumkan kebijakan bebas visa bersama untuk warga Afrika Selatan yang masuk ke Indonesia, maupun sebaliknya, dalam Indonesia-Afrika CEO Forum.
Kebijakan itu sebagai hasil nyata dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Afrika Selatan Matamela Cyril Ramaphosa di Istana Merdeka, Jakarta, pada Oktober 2025.
Wapres Gibran juga mempromosikan sistem pembayaran digital milik Indonesia Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS), sebagai solusi pembayaran yang sederhana, menyatakan bahwa Indonesia mendorong inklusi keuangan, termasuk kehadiran QRIS yang mendorong partisipasi publik dalam perekonomian.
Pemerintah Indonesia memandang, dunia membutuhkan pembiayaan yang lebih mudah diakses, terprediksi, dan setara, terutama bagi negara-negara berkembang, melalui keringanan utang, pembiayaan inovatif, pembiayaan campuran, dan mekanisme transisi hijau.
Teknologi yang sedang berkembang, seperti aset kripto, token digital, termasuk Bitcoin, yang dapat menciptakan peluang, sekaligus risiko turut menjadi sorotan.
Pada KTT G20, Wapres juga menyampaikan bahwa program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo merupakan investasi strategis, menyatakan ketahanan pangan. Program MBG bukan sekadar agenda ekonomi.
"Presiden Indonesia berfokus pada ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis bagi 80 juta pelajar dan ibu hamil sebagai investasi strategis. Hal ini mendorong penggunaan produk lokal, memberdayakan petani dan peternak, sekaligus memperluas kegiatan ekonomi di berbagai bidang," katanya.
Program MBG telah membawa efek ganda, seperti penggunaan bahan baku lokal dan pemberdayaan petani serta peternak sebagai pemasok.
Di G20, Wapres Gibran juga menyinggung konflik di berbagai belahan dunia, termasuk di Gaza, Palestina, dan mengajak para pemimpin dunia untuk tidak menormalisasi penderitaan manusia yang sebenarnya dapat dicegah.
Bencana yang terjadi, saat ini, bukan hanya bencana alam, namun banyak bencana lainnya yang merupakan akibat dari tindakan manusia.
Kondisi ini dapat kita lihat di Gaza, Ukraina, Sudan, dan Sahel, serta banyak wilayah lainnya, di mana konflik telah meruntuhkan rumah-rumah, merampas harapan dan mata pencaharian masyarakat.
Tragedi dan bencana kemanusiaan mengingatkan kita semua untuk menempatkan rasa kemanusiaan di jantung tata kelola global. Pemimpin dunia tidak boleh membiarkan penderitaan manusia itu menjadi sebuah normal baru.
Bilateral MIKTA
Di sela-sela KTT G20, Wapres Gibran menghadiri pertemuan forum kerja sama lima negara berkekuatan menengah MIKTA yang beranggotakan Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia, hingga pertemuan bilateral dengan sejumlah negara mitra.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan dalam pertemuan MIKTA, pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Korea Selatan yang memegang keketuaan pada 2025.
Airlangga menjelaskan Gibran juga melakukan pertemuan bilateral pull aside meeting, di antaranya dengan PM Ethiopia, PM Vietnam, Presiden Angola yang juga Ketua Uni Afrika, Presiden Finlandia, Direktur Jenderal Ogranisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan Sekretaris Jenderal Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD).
Airlangga mengatakan Ethiopia membutuhkan dukungan Indonesia dari sektor agrikultur, terutama kelapa sawit.
Dari pertemuan itu, disebutkan bahwa Presiden Angola Joao Manuel Goncalves Lourenco dan PM Ethiopia Abiy Ahmed Ali berencana ke Indonesia untuk bertemu Presiden Prabowo pada 2026.
Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Natsir menyampaikan bahwa dari total enam pertemuan bilateral yang dilakukan Indonesia di sela-sela KTT G20, pertemuan-pertemuan tersebut secara umum membahas dorongan untuk meningkatkan kerja sama bilateral di bidang ekonomi.
Wamenlu menyoroti keinginan Republik Angola kepada Indonesia untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertanian, terutama untuk komoditas perkebunan, seperti kopi dan cokelat.
Pembuktian Indonesia
Pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran Bandung Teuku Rezasyah menilai Indonesia perlu menunjukkan kepada seluruh anggota G20 bahwa negara ini mampu menerapkan praktik terbaik dalam kebijakan AI dan transformasi digital.
Kepada dunia, Indonesia harus dapat membuktikan telah memperlakukan AI secara bertanggung jawab. Indonesia juga perlu meningkatkan literasi digital agar masyarakat tetap kritis dan bertanggung jawab dalam menggunakan AI, di mana pemerintah juga harus menjamin pelindungan konsumen dan mendorong verifikasi informasi oleh publik.
Reza menambahkan pentingnya memasukkan pembelajaran terkait AI ke kurikulum agar generasi muda dapat menggunakan teknologi secara aman dan sesuai nilai moral serta hukum.
Di sinilah pentingnya negara-negara yang lebih maju membantu sertifikasi AI untuk guru-guru dari negara yang belum maju di dalam kelompok G20 itu.
Reza juga mengingatkan pentingnya pemahaman keamanan siber, termasuk menjaga kerahasiaan kata sandi dan berhati-hati saat membagikan informasi di ruang daring.
Jika Indonesia mampu menunjukkan praktik terbaik dalam kebijakan dan penerapan AI, negara ini dapat menjadi inspirasi bagi sesama anggota G20 yang masih berkembang dalam merumuskan kebijakan AI.
Deklarasi bersama
Negara-negara G20, dalam deklarasi berjudul "KTT G20 Afrika Selatan: Deklarasi Para Pemimpin" menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat multilateralisme dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Mereka kembali menegaskan bahwa perdamaian merupakan jalur menuju pembangunan ekonomi berkelanjutan seraya menekankan pentingnya kerja sama internasional dan solusi multilateral dalam menghadapi tantangan global, termasuk meningkatnya ketidaksetaraan dan ketidakstabilan ekonomi.
Para pemimpin itu mengakui perlunya meningkatkan investasi global untuk mencapai target iklim dalam Perjanjian Paris, serta mempercepat dan secara signifikan meningkatkan investasi serta pembiayaan iklim.
Disebutkan pula bahwa sangatlah penting untuk menyelaraskan semua arus keuangan yang relevan dengan tujuan tersebut, seraya meningkatkan pendanaan, pembangunan kapasitas, dan transfer teknologi berdasarkan kesukarelaan dan kesepakatan bersama, dengan mempertimbangkan prioritas serta kebutuhan negara-negara berkembang.
Deklarasi itu menyerukan penambahan keterwakilan negara dari Afrika, Asia Pasifik, Amerika Latin, dan Karibia di dalam Dewan Keamanan (DK) PBB agar meningkatkan representasi kawasan dan kelompok yang selama ini kurang terwakili dan belum terwakili.
Digarisbawahi pula perlunya reformasi DK PBB agar selaras dengan dinamika dan kebutuhan abad ke-21, dengan menjadikannya lebih representatif, inklusif, efisien, efektif, demokratis, akuntabel, dan lebih transparan bagi seluruh anggota PBB.
Deklarasi itu juga menegaskan sentralitas Piagam PBB dalam resolusi damai berbagai konflik serta pentingnya menghindari penggunaan kekuatan dalam menyelesaikan perselisihan.
Pernyataan itu, sekaligus menyoroti empat konflik paling serius di dunia, yaitu Republik Demokratik Kongo, Sudan, Ukraina, dan Palestina.
