Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra menilai pengalaman Jepang dalam membangun sistem kepolisian yang profesional, responsif, dan berbasis pelayanan publik dapat menjadi rujukan penting bagi Indonesia.
Dalam pertemuan dengan Menteri Kehakiman Jepang Hiraguchi Hiroshi di Tokyo, Jepang, Senin (17/11), dia memaparkan perkembangan reformasi hukum dan reformasi kepolisian yang sedang dilakukan pemerintah Indonesia.
"Meskipun kedua negara memiliki perbedaan karakteristik, tidak ada hambatan untuk saling belajar dan berbagi pengalaman," ujar Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Ia menuturkan Jepang mengikuti dengan saksama proses reformasi kepolisian di Indonesia dan menyatakan kesiapan untuk mendukung melalui mekanisme pelatihan, pertukaran informasi, dan peningkatan kapasitas.
Baca juga: Konstitusi wajib orkestrasi tiga karakter hukum
Kerja sama tersebut diharapkan dapat mendukung proses reformasi kepolisian yang menjadi bagian integral dari agenda pembaruan hukum nasional.
Selain dengan Menteri Kehakiman Jepang, Menko juga melakukan pertemuan dengan Kantor Paten Jepang (JPO). Dalam pertemuan, Yusril menekankan kekayaan intelektual merupakan salah satu pilar strategis dalam peningkatan daya saing nasional.
Jepang tercatat sebagai pemohon paten asing terbesar di Indonesia sejak 1991, serta memiliki sistem perlindungan KI yang sangat maju.
"Kolaborasi dengan JPO merupakan langkah penting dalam memperkuat ekosistem inovasi Indonesia," ujar dia.
Dalam pembahasan teknis, kedua pihak menyoroti sejumlah bidang kerja sama, antara lain peningkatan kapasitas pemeriksa paten dan merek, pertukaran data dan metode klasifikasi, serta percepatan modernisasi layanan digital di bidang kekayaan intelektual.
Baca juga: Yusril sebut penyelesaian sengketa di luar pengadilan wujud keadilan bangsa
Dia menegaskan dukungan teknis dari Jepang akan membantu Indonesia mempercepat hilirisasi teknologi serta memastikan sistem kekayaan intelektual yang lebih transparan, efisien, dan berstandar internasional.
Seluruh lembaga Jepang yang ditemui juga menyampaikan dukungan penuh terhadap proses keanggotaan Indonesia di Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).
Komisioner JPO Kasai Yasuyuki menyampaikan apresiasi atas kemajuan Indonesia dan mengaku senang Indonesia dapat segera bergabung dengan OECD bersama Jepang dan Korea Selatan.
"Indonesia akan memikul tanggung jawab besar sebagai anggota baru," tutur Kasai.
Baca juga: Yusril ajak pemuka agama bicara bahaya judol dalam khotbah
Menanggapi dukungan tersebut, Yusril menegaskan Indonesia sedang melaksanakan berbagai reformasi komprehensif di sektor hukum, administrasi pemerintahan, dan penegakan hukum sebagai bagian dari pemenuhan standar OECD.
"Reformasi besar-besaran ini merupakan tanggung jawab yang saya emban sebagai Menko Kumham Imipas untuk memastikan Indonesia memenuhi seluruh persyaratan keanggotaan OECD," ungkap Yusril.
Mengakhiri rangkaian pertemuan, Menko menyampaikan optimisme terhadap masa depan hubungan bilateral Indonesia dan Jepang.
Ia berpendapat penguatan kerja sama kedua negara ke depan akan berdampak luas tidak hanya pada sektor hukum dan pemerintahan, tetapi juga pada sektor ekonomi, politik, dan kerja sama internasional.
"Hubungan yang telah berlangsung selama ini harus terus diperkuat untuk menjawab tantangan global yang semakin kompleks," tutur Menko Yusril.
