Suu Kyi dapat 'pelajaran' dari pemilihan sela

Yangon (Antaranews Megapolitan/Reuters) - Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi diperkirakan meraih hanya tujuh dari 13 kursi dalam pemilihan sela, kata juru bicara pada Ahad.

Juru bicara tersebut juga mengakui bahwa partai berkuasa di Myanmar itu perlu berbuat lebih banyak bagi pemilih dari kelompok suku kecil.

Pemungutan suara itu, yang diselenggarakan pada Sabtu, tidak akan mengubah keseimbangan kekuasaan tetapi dipandang sebagai ujian awal menjelang pemilihan umum pada 2020.

Peraih Hadiah Nobel Suu Kyi berjanji mengakhiri konflik etnis, yang telah berlangsung beberapa dasawarsa, sebagai prioritas utama pemerintahannya, tetapi pembicaraan perdamaian terhenti dan pertempuran meningkat.

"Kami kehilangan lima dari enam kursi di kawasan suku. Orang di kawasan itu tidak puas dengan kinerja kami mengenai proses perdamaian," kata juru bicara NLD Myo Nyut, yang berbagi pemahaman tentang hasil yang diraih partai itu menjelang pengumuman resmi oleh komisi pemilihan.

"Hasil ini adalah pelajaran bagi kami, Kami akan membuat strategi untuk masing-masing daerah pemilihan pada pemilihan mendatang."

Suu Kyi memimpin pemerintahan sipil Myanmar sejak menang dengan suara mayoritas di majelis rendah dan tinggi parlemen dalam pemilihan tahun 2015 yang mengakhiri kekuasaan militer selama beberapa dekade.

Tetapi dia harus berbagai kekuasaan dengan tentara, yang secara otomatis menguasai 25 persen kursi parlemen berdasarkan konstitusi yang dirancang militer.

Pemungutan suara pada Sabtu termasuk kursi-kursi di badan legislatif negara dan regional, dan juga parlemen nasional di ibu kota Myanmar, Naypyitaw.

NLD menang di sebagian besar wilayah tengah, tempat etnis Bamar penganut Buddha sebagai mayoritas, dalam pemungutan suara pada Sabtu.

Di negara bagian Kachin, Myanmar utara, NLD berada di posisi ketiga dalam pemilihan suara Majelis Tinggi yang telah dimenanginya tahun 2015.

Pada Sabtu, kursi di ibu kota negara bagian Myitkyina dimenangi oleh Uni Solidaritas yang bersekutu dengan militer dan Partai Pembangunan, dengan beberapa partai etnis Kachin yang sebelumnya ingin memisahkan diri memberikan dukungan kepada Partai Pembangunan Kachin (KDP), yang berada di posisi kedua.

Gumgrawng Awng Hkam, calon KDP, kepada Reuters mengatakan prihatin bahwa sejumlah besar suara dari daerah yang berada di bawah kendali militer di kota itu tampaknya mendukung partai saingannya, yang didukung militer.