Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor memperkuat dukungan terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyiapkan infrastruktur dan sertifikasi dapur di berbagai wilayah.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menargetkan pembangunan dan pengoperasian 570 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada tahun ini.
“Dari 238 titik yang sudah disiapkan, lebih dari 100 dapur telah beroperasi. Saat ini, kami tengah melakukan verifikasi terhadap 90 dapur lainnya. Target kami adalah 570 dapur MBG tersebar di seluruh Kabupaten Bogor,” kata Rudy usai menghadiri Rapat Konsolidasi Regional bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.
Ia menjelaskan, pembangunan dapur MBG menjadi prioritas karena berperan penting dalam memastikan makanan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi standar gizi dan higienitas.
Baca juga: SPPG Laladon Bogor pastikan selektif pilih bahan baku agar MBG aman dikonsumsi
Ia menegaskan kesiapan infrastruktur tersebut juga disertai langkah peningkatan mutu pelayanan di lapangan.
Selain memperluas jangkauan dapur, Pemkab Bogor juga tengah menyiapkan proses sertifikasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup. Langkah ini bertujuan memastikan setiap dapur memenuhi standar kebersihan, keamanan pangan, dan kelayakan operasional.
“Persoalan lingkungan juga menjadi perhatian kami. Pemkab Bogor telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatur sistem pengelolaan limbah dan sampah dari masing-masing dapur MBG agar tidak menimbulkan dampak negatif,” ujar Rudy.
Ia menambahkan, infrastruktur dan sertifikasi merupakan dua pilar penting dalam menjaga keberlanjutan program MBG. Dengan dukungan lintas sektor, Pemkab Bogor ingin memastikan setiap dapur tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengolahan makanan, tetapi juga sebagai pusat edukasi gizi dan kebersihan.
Baca juga: Pemkab Bogor atasi pengangguran dengan perbanyak dapur MBG
Rudy menegaskan, Pemkab Bogor berkomitmen penuh dalam menyukseskan program prioritas pemerintah pusat tersebut. “Kami ingin memastikan anak-anak dan remaja di Kabupaten Bogor mendapatkan asupan gizi yang baik. Ini adalah investasi jangka panjang untuk membangun generasi yang sehat, kuat, dan cerdas,” katanya.
Ia menambahkan, sinergi dengan BGN akan terus diperkuat melalui pembinaan teknis dan pengawasan berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan dapur MBG di Kabupaten Bogor menjadi model pengelolaan pangan yang higienis, efisien, dan ramah lingkungan,” ujarnya.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia, Dadan Hindayana menyampaikan bahwa kegiatan konsolidasi regional ini menjadi momentum penting memperkuat tata kelola MBG di daerah. Ia menilai, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan program.
Baca juga: Pemkab Bogor targetkan bangun 500 dapur MBG hingga tahun 2026
“Kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan agar pelaksanaan MBG berjalan efektif dan tepat sasaran. Program ini adalah bentuk investasi pemerintah dalam membangun generasi emas 2045,” ujarnya.
Menurut Dadan, sasaran MBG mencakup ibu hamil, ibu menyusui, anak dalam kandungan, dan peserta didik di berbagai jenjang pendidikan. Program ini tidak hanya menjamin ketersediaan makanan bergizi, tetapi juga memastikan keberlanjutan pola hidup sehat di masyarakat.
Tarif tersebut ditargetkan mulai berlaku pada 1 November 2025 atau lebih cepat, tergantung langkah lanjutan dari pihak China.
Sementara itu, Beijing pada Kamis (9/10) mengumumkan pembatasan ekspor unsur tanah jarang yang memperluas kontrol atas teknologi pemrosesan dan manufaktur. Kebijakan tersebut juga melarang kerja sama dengan perusahaan asing tanpa izin pemerintah terlebih dulu.
Baca juga: Komisi XI DPR apresiasi keputusan Menkeu Purbaya tidak naikkan CHT 2026
Kementerian Perdagangan China menyatakan langkah itu dilakukan untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional, termasuk kontrol ekspor pada teknologi penambangan, peleburan, pemisahan, produksi material magnetik, serta daur ulang sumber daya sekunder.
Dengan adanya tarif tinggi bagi produk China, barang-barang ekspor dari Indonesia diperkirakan dapat bersaing lebih kuat di pasar AS. Komoditas seperti tekstil, alas kaki, hingga produk elektronik berpotensi mendapat celah pasar yang lebih besar.
