Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Jamaludin Malik mengusulkan agar pemerintah mengintegrasikan data antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) guna memperkuat sistem peringatan dini banjir.
"Pemerintah harus mendorong integrasi data BMKG, BPBD, dan KLH untuk memperkuat early warning system," kata Jamaludin di Jakarta, Kamis.
Hal tersebut dia sampaikan guna menanggapi peringatan dari BMKG tentang potensi musim hujan ekstrem pada 2025–2026 serta krisis sampah yang memperparah banjir, seperti di Bali. Ia menekankan bahwa peringatan tersebut harus direspons dengan kebijakan yang terukur, terintegrasi, dan berbasis teknologi.
“Banjir bukan semata fenomena alam. Krisis sampah yang tak terkelola di daerah wisata seperti Bali sudah memperparah dampaknya. Ini saatnya pemerintah membangun sistem peringatan dini yang canggih sekaligus membenahi tata kelola sampah secara nasional,” kata dia.
Diketahui, berdasarkan data BMKG, puncak musim hujan akan terjadi dalam dua gelombang besar, yakni pada November hingga Desember 2025 di Sumatera dan Kalimantan serta pada Januari hingga Februari 2026 di Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. BMKG menyampaikan intensitas hujan ekstrem diperkirakan meningkat dengan potensi curah hujan setara satu bulan, namun bisa turun hanya dalam kurun waktu satu hari.
