Jakarta (ANTARA) - Perbincangan mengenai Program Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kembali menjadi perhatian masyarakat.
Perdebatan muncul di ruang-ruang diskusi dan media sosial termasuk perihal penyaluran beras SPHP kepada masyarakat.
Padahal, program ini dirancang pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras sekaligus memastikan ketersediaan pasokan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Kritik datang karena dari target penyaluran 1,5 juta ton beras SPHP sejak Juli hingga Desember 2025, hingga saat ini baru 327.718 ton atau sekitar 22 persen yang berhasil didistribusikan.
Angka ini disampaikan Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, dan menimbulkan pertanyaan publik tentang efektivitas pelaksanaan program ini.
Namun, penyaluran beras SPHP tidak sepenuhnya dapat disebut lambat tanpa mempertimbangkan berbagai faktor teknis dan struktural yang memengaruhi prosesnya.
Pemerintah menargetkan distribusi 1,5 juta ton beras SPHP dengan harga yang berbeda berdasarkan wilayah, seperti Rp11.000 per kilogram untuk Jawa, Bali, NTB, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Lampung. Target besar ini menuntut koordinasi lintas sektor dan kesiapan logistik yang matang.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, juga telah meminta Perum Bulog untuk mempercepat penyaluran beras SPHP karena hingga kini stok yang disediakan pemerintah belum terdistribusi optimal.
Percepatan distribusi beras SPHP menjadi kunci dalam menjaga kestabilan harga beras di pasar dan melindungi daya beli masyarakat.
Pemerintah sendiri telah menyiapkan berbagai instrumen pendukung untuk memastikan program ini berjalan lebih efektif.
Satgas Pangan Polri dilibatkan untuk mengawasi distribusi beras SPHP dan menindak tegas pelanggaran terkait Harga Eceran Tertinggi (HET).
Jaringan distribusi juga diperluas melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan akses terhadap beras SPHP di pasar-pasar tradisional.
Perum Bulog pun memanfaatkan teknologi dengan meluncurkan aplikasi Klik SPHP yang memungkinkan pemantauan distribusi beras secara real time. Dengan aplikasi ini, pergerakan stok bisa diawasi secara transparan dan lebih akurat.
*) Penulis adalah Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat.
