Pembenahan sistem politik bagi semua perempuan

Jakarta (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan perlu ada pembenahan sistem politik agar sistemnya menjadi inklusi bagi semua perempuan politik.

"Seharusnya, sistem politik dibenahi dengan serius agar bukan hanya perempuan dengan relasi dinasti atau kekuatan modal besar yang bisa maju caleg dan memenangkan kursi," kata pengajar Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Hal ini dikatakannya menanggapi pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, yang mengungkapkan keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024–2029 menjadi pencapaian yang tertinggi sepanjang sejarah.

Pembenahan sistem politik harus dilakukan, karena menurut dia sistem politik yang mahal dan transaksional membuat akses pencalonan menjadi tidak inklusif bagi semua perempuan politik.

"Hanya mereka yang memiliki modal besar dan punya kedekatan dengan elite yang bisa mengakses pencalonan dengan mudah," kata Titi Anggraini.

Titi Anggraini mengatakan keterwakilan perempuan memang meningkat dari sisi keterpilihan sebagai anggota DPR. Namun, masih jauh dari target minimal 30 persen sebagaimana diharapkan.