Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata siap memfasilitasi pengelola Geopark Kaldera Toba dan pemerintah daerah untuk memperoleh kembali kartu hijau dari United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO).

Geopark Kaldera Toba di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada September 2023 mendapat kartu kuning dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa karena pengelolaan dan sarana pendukungnya dinilai kurang baik.

Saat mengunjungi daerah Simalungun di Sumatera Utara pada Selasa (8/7), Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menekankan pentingnya perlindungan Geopark Kaldera Toba untuk menjaga situs geologi, keanekaragaman hayati, serta budaya yang membentuk identitas masyarakat Batak.

"Status geopark bukan hanya sebagai bentuk perlindungan, tetapi juga sebagai peluang untuk membuka ruang pembelajaran dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan," kata Widiyanti dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu.

Menteri Pariwisata menyampaikan bahwa pengelolaan Geopark Kaldera Toba harus mencakup aspek perlindungan, edukasi, dan keberlanjutan.

Baca juga: Pariwisata tak bisa hanya andalkan infrastruktur
Baca juga: Gubernur Sumut ajak tujuh kepala daerah untuk samakan tekad kelola Danau Toba
Baca juga: Pemprov Sumut yakini jumlah wisman akan meningkat tahun ini



Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor : Budi Setiawanto

COPYRIGHT © ANTARA 2026