Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyediakan 1.824 lowongan pekerjaan melalui bursa kerja dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-543 di Stadion Pakansari, Cibinong, 16-17 Juni 2025.
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan penyelenggaraan bursa kerja upaya pemerintah daerah memberikan pelayanan dan solusi konkret bagi masyarakat, khususnya para pencari kerja di wilayah itu.
“Pemerintah daerah berupaya maksimal memberikan layanan terbaik bagi para pencari kerja. Memang belum sempurna, tetapi kami terus berupaya melengkapi kekurangannya,” katanya di Cibinong, Rabu.
Baca juga: Ribuan pencari kerja ikut job fair di Cileungsi Bogor
Baca juga: Bursa lowongan kerja TSI Bogor diserbu ribuan pelamar
Ia menjelaskan Pemkab Bogor tidak hanya menampilkan kekayaan adat dan budaya dalam peringatan HJB ke-543, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap persoalan pengangguran melalui penyediaan lapangan kerja dari berbagai sektor.
Dia mengharapkan penyelenggaraan bursa kerja menjadi agenda rutin yang dapat dilaksanakan tidak hanya pada HJB, tetapi secara berkala dalam rangka menekan angka pengangguran di Kabupaten Bogor.
“Kami mempersiapkan sekitar 1.824 lowongan kerja. Mudah-mudahan ini menjadi momentum awal agar kegiatan seperti ini bisa lebih maksimal dan rutin ke depannya,” ujarnya.
Menanggapi kondisi sejumlah perusahaan yang mengalami pengurangan tenaga kerja, Rudy mengatakan, Pemkab Bogor telah menyiapkan sejumlah intervensi kebijakan lintas sektor, melalui sinergi dengan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perikanan dan Peternakan, serta Dinas Pariwisata.
Baca juga: Pemkab Bogor membuka bursa lowongan kerja
Pemkab Bogor telah mengalokasikan APBD untuk mendorong pergerakan ekonomi masyarakat serta menyiapkan program pemberdayaan bagi warga yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Dengan intervensi tersebut, kami berharap persoalan pengurangan tenaga kerja tidak berdampak signifikan terhadap laju perekonomian di Kabupaten Bogor,” ujar dia.
Ia mengatakan upaya tersebut bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan iklim ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.
