Jakarta (ANTARA) - Direktur Badan Intelijen Luar Negeri (SVR) Rusia Sergei Naryshkin baru-baru ini menyatakan bahwa Amerika Serikat mulai kehilangan kendali atas situasi global.
Ada sejumlah peristiwa yang layak disorot di AS yang terkait dengan penilaian tersebut. Salah satu peristiwa itu adalah kontroversi penutupan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) yang dilakukan oleh Elon Musk, miliarder yang kini mengepalai Departemen Efisiensi Pemerintah AS (DOGE).
Menurut cuitannya di akun X pada Ahad (2/2), Musk menyebut USAID sebagai organisasi kriminal yang sudah saatnya untuk mati.
USAID merupakan alat utama dalam kebijakan luar negeri AS dalam konteks, antara lain, memberikan bantuan kemanusiaan, mendorong demokrasi, dan mendukung pembangunan ekonomi di banyak negara.
Sedangkan DOGE itu dibentuk Presiden AS Donald Trump dengan tujuan memangkas pengeluaran federal untuk melakukan penghematan. Maka, USAID yang pada tahun fiskal 2023 mengelola dana lebih dari 40 miliar dolar AS merupakan target empuk DOGE.
Musk menyatakan penutupan USAID itu telah disetujui oleh Presiden Trump, serta dia juga mengunggah di X bahwa tujuannya adalah menghentikan agar uang pajak warga AS "tidak dicuri karena sampah dan penipuan".
Bila bantuan yang diberikan oleh USAID dapat dikategorikan sebagai "sampah dan penipuan", maka dapat dikatakan bahwa kekuatan soft power (daya halus) AS juga sedang tergerus. Hal ini karena daya halus suatu negara merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain melalui cara-cara nonkoersif, seperti budaya, diplomasi, dan bantuan pembangunan.
Dengan terhentinya bantuan dari USAID kepada sejumlah negara, maka dapat dipastikan bahwa kemampuan daya halus AS juga akan memudar.
Selain penutupan USAID, Elon Musk melalui akun media sosial DOGE juga mengatakan telah menghemat lebih dari 1 miliar dolar AS dengan membatalkan kontrak terkait program Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi (DEI). Berbagai program DEI dirancang untuk mendorong keadilan, keterwakilan, dan peluang bagi orang-orang dari berbagai latar belakang di berbagai sektor, termasuk di beragam tempat kerja, bidang pendidikan, sektor pemerintahan, dan banyak lagi jenisnya.
Namun, langkah tersebut berbeda dengan kesalahpahaman bahwa DEI adalah kuota untuk kelompok minoritas, karena DEI kerap melibatkan pendekatan yang lebih holistik dengan mempertimbangkan latar belakang dan pengalaman pelamar.
DEI sejalan dengan kebijakan pemerintahan AS yang kerap mempromosikan cita-cita demokrasi, HAM, dan kesetaraan secara global, karena isi dari program DEI sedikit banyak mencerminkan nilai-nilai tersebut. Dengan berfokus pada keberagaman, kesetaraan, dan inklusi secara domestik, serta mendukung upaya serupa di luar negeri, AS dapat meningkatkan reputasi globalnya sebagai masyarakat yang progresif dan inklusif.
Untuk itu, inisiatif DEI juga sebenarnya dapat dianggap sebagai bagian dari kekuatan daya halus AS, meskipun dalam bentuk pengaruh yang lebih tidak langsung dibandingkan dengan mekanisme tradisional lainnya seperti bantuan luar negeri dan diplomasi. Pembatalan kontrak kerja yang terkait dengan program DEI juga sedikit banyak juga akan berpengaruh kepada potensi daya halus yang dimiliki AS.
Dampak penutupan program DEI berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap citra internasional AS, antara lain adanya persepsi global bahwa AS inkonsisten sebagai model nilai-nilai progresif, khususnya seputar HAM dan kesetaraan. Selain itu, dengan menunjukkan sikap anti-DEI juga akan dapat melemahkan otoritas moral AS dalam isu-isu seperti hak-hak sipil dan demokrasi, terutama di negara-negara yang mendukung inisiatif DEI, yang banyak di antaranya adalah sekutu AS, terutama di negara-negara Eropa.
Elon Musk juga mendapat sorotan dari sejumlah tokoh oposisi dari Partai Demokrat yang telah menyuarakan kekhawatiran atas Musk dan stafnya yang memaksa masuk ke sistem pembayaran pemerintah federal AS. Pasalnya, sistem itu bersifat sensitif karena menyangkut informasi data pribadi jutaan warga AS.
Warren memperingatkan bahwa sistem yang memastikan berbagai hal seperti cek Jaminan Sosial dan pembayaran Medicare (semacam BPJS Kesehatan di AS) telah diambil alih oleh Musk.
Bukan hanya terkait dengan pembayaran dari pemerintah federal yang berada dalam kendali Elon Musk, Warren juga memperingatkan bahwa miliarder itu kini memiliki akses penuh kepada berbagai informasi keuangan pribadi warga AS, sehingga berpotensi untuk menyalahgunakan semua informasi itu, baik untuk meningkatkan keuangannya atau memperluas kuasa politiknya.
Senada dengan Warren, sejumlah kritik terhadap berbagai langkah kontroversi Musk menyatatakan bahwa perusahaan milik Musk seperti SpaceX, yang telah menerima miliaran dolar hasil kontrak dengan pemerintah AS, juga ke depannya bisa terlibat dalam sejumlah proyek melalui DOGE yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan bisnis pribadi sang miliarder.
Baca juga: Markas Besar USAID di Washington resmi ditutup
Baca juga: Elon Musk sebut Trump setuju USAID ditutup
