Pemkab Bekasi minta perluas penanganan persoalan polusi

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meminta perluasan penanganan persoalan polusi dari semula hanya sebatas wacana pembatasan mobilitas penduduk melalui kebijakan bekerja dari rumah menjadi ditambah dengan perbaikan kerusakan alam di wilayah pesisir utara daerah itu.

"Kami sampaikan bahwa isu kerusakan alam pun harus turut disentuh karena ini juga berkaitan dengan polusi yang terjadi. Terutama di pesisir utara yang kami harapkan turut ditangani pemerintah pusat," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi di Cikarang, Rabu.

Perbaikan kerusakan lingkungan di pesisir utara menjadi salah satu isu yang didorong Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam rapat koordinasi penanganan polusi di wilayah ibu kota dan sekitar oleh Kementerian Dalam Negeri melibatkan sejumlah kementerian terkait dan pemerintah daerah kawasan Jabodetabek.

Baca juga: Dokter: Penderita penyakit paru kelompok paling rentan terpapar polusi udara

Menurut dia persoalan polusi udara di Jabodetabek harus ditangani secara komprehensif dan berjenjang. Perbaikan kerusakan lingkungan di pesisir utara dapat menjadi program jangka menengah untuk mencegah polusi udara kembali terjadi.

Kerusakan lingkungan harus menjadi perhatian pemerintah pusat dan kementerian terkait lantaran pemerintah daerah memiliki kemampuan yang terbatas, baik dari segi kewenangan maupun aspek anggaran, katanya.

"Maka perbaikan di kawasan pesisir utara ini yang turut kami suarakan. Penanganan alam ini bisa turut dilakukan bersamaan dengan penanganan jangka pendek, seperti halnya WFH," ucap dia.

Baca juga: KLHK telah terapkan modifikasi cuaca hingga uji emisi atasi polusi udara

Ia memastikan Pemkab Bekasi akan mengikuti arahan terkait pemberlakuan pola kerja dari rumah atau work from home (WFH). Hanya saja, penerapan WFH ini masih menunggu kajian dari Kemendagri.

"Jumat lalu saya sendiri yang mengikuti rapat dengan Kemendagri terkait WFH. Ada sejumlah masukan dari daerah terkait ini, namun demikian penerapannya masih menunggu dari Kemendagri," katanya.

Seperti diketahui, dalam beberapa pekan terakhir, polusi udara di DKI Jakarta menjadi pembicaraan publik. Kondisi udara ibu kota dinilai tidak sehat lantaran tinggi tingkat pencemaran.

Baca juga: Pemprov DKI awasi ASN saat WFH melalui panggilan video

Kondisi ini turut menjadi perhatian pemerintah pusat dengan kembali mewacanakan WFH. Penerapan kebijakan ini pun turut melibatkan daerah lain dalam aglomerasi Jabodetabek, termasuk Kabupaten Bekasi.

Dedy sendiri belum bisa memastikan skema teknis dari penerapan WFH termasuk perangkat daerah mana saja yang nanti akan memberlakukan skema tersebut.

"Namun yang jelas WFH ini dipastikan tidak akan mengganggu proses pelayanan publik," kata dia.