“Orang tua sudah mengakui anaknya terlibat tawuran. Maka sesuai peraturan dan juga ditegaskan oleh pimpinan maka KJP Plus terpaksa kita cabut, kita batalkan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Purwosusilo menyebut sebenarnya ada enam siswa yang ditangkap karena tawuran pada 12 Maret 2023 dan 16 Juli 2023. Tetapi, empat orang di antaranya tidak terbukti ikut tawuran.
Baca juga: Disdik DKI cabut KJP pelajar terlibat tawuran di Daan Mogot
Hanya dua siswa yang KJP Plus dinonaktifkan karena terbukti terlibat langsung aksi tawuran. Dua siswa itu berasal dari sekolah di wilayah Jakarta Pusat.
"Kita langsung panggil pihak orang tua, siswa, dan sekolah. Orang tua kedua siswa mengakui anaknya ikut tawuran. Maka kita jatuhkan sanksi pencabutan KJP Plus," ujar Purwosusilo.
Menurut Purwosusilo sejak kebijakan pencabutan KJP Plus bagi siswa yang ketahuan tawuran dicabut sejauh ini aksi tawuran di Jakarta sudah jauh berkurang.
Baca juga: Awas, pelajar terlibat tawuran terancam sanksi pencabutan bantuan pendidikan
Baca juga: Awas, pelajar terlibat tawuran terancam sanksi pencabutan bantuan pendidikan
Bahkan untuk mencegah tawuran bekerja sama dengan sekolah senantiasa melakukan pengetatan pengawasan terhadap aktivitas siswa.
"Sepanjang 2023, kita sudah komitmen untuk melakukan pengetatan pengawasan," ucap Purwosusilo
Ketika terjadi tawuran, kata Purwosusilo, pihaknya langsung mengecek kebenarannya, apakah ada keterlibatan anak sekolah pada peristiwa itu. Jika bukan anak sekolah, maka kewenangan berada di Kepolisian untuk melakukan penindakan.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan ada dua kasus pencabutan bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk pelajar karena terlibat tawuran.
Heru mengimbau kepada seluruh siswa di DKI Jakarta untuk tidak melakukan tawuran. Seluruh kepala sekolah dan guru juga memiliki peran penting untuk mengawasi peserta didiknya, sekaligus mengarahkan mereka agar bisa belajar dengan tekun.
Heru juga berharap pelajar di Jakarta lebih mementingkan masa depannya dibandingkan melakukan hal-hal yang membuang-buang waktu.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan ada dua kasus pencabutan bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk pelajar karena terlibat tawuran.
Heru mengimbau kepada seluruh siswa di DKI Jakarta untuk tidak melakukan tawuran. Seluruh kepala sekolah dan guru juga memiliki peran penting untuk mengawasi peserta didiknya, sekaligus mengarahkan mereka agar bisa belajar dengan tekun.
Heru juga berharap pelajar di Jakarta lebih mementingkan masa depannya dibandingkan melakukan hal-hal yang membuang-buang waktu.
