Pemkab Bekasi diminta optimalkan bangun infrastruktur 2023

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dengan kualitas baik pada tahun anggaran 2023 mendatang demi kemudahan pelayanan dan kepentingan masyarakat.

"Postur anggaran pembangunan fisik relatif besar dari total APBD kita tahun 2023 senilai Rp6,6 triliun sebagaimana telah disampaikan Pemkab Bekasi kepada DPRD pada rapat paripurna," kata Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bekasi Aria Dwi Nugraha di Cikarang, Sabtu.

Dia menjelaskan persoalan yang kerap terjadi dalam beberapa tahun terakhir di Kabupaten Bekasi adalah keterlambatan pelaksanaan kegiatan pembangunan meski sudah disahkan tepat waktu.

"Kebiasaan yang terjadi, kegiatan pembangunan baru berjalan di pertengahan tahun. Belum lagi kegiatan yang sudah habis masa kontrak tapi pekerjaan belum selesai. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan intensif supaya masyarakat bisa segera merasakan manfaat pembangunan," katanya.

Aria juga mengingatkan anggota DPRD Kabupaten Bekasi agar serius memperhatikan penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Salah satunya saat pembahasan berbasis anggaran dengan mengedepankan kepentingan publik.

"Anggota dewan mempunyai fungsi budgeting jadi harus betul-betul mencermati setiap usulan pembangunan supaya tidak ada anggaran yang direncanakan tanpa mengedepankan kepentingan masyarakat umum," katanya.

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi Henri Lincoln mengatakan telah mengajukan anggaran senilai Rp629 miliar untuk kegiatan pembangunan sejumlah ruas jalan, drainase, serta jembatan tahun depan.

"Kami ingin setiap pembangunan berprioritas kepada kualitas yang mengacu spesifikasi pekerjaan agar hasil pembangunan bisa maksimal. Tentu didukung fungsi pengawasan yang semakin intensif," katanya.

Henri mengaku salah satu fokus program infrastruktur adalah pembangunan Jalan Inspeksi Kalimalang yang menjadi wajah kota meski belum bisa terealisasi secara optimal mengingat pemerataan pembangunan.

"Harus kita akui bahwa pembangunan antara wilayah selatan dan utara belum merata jadi anggaran terbagi guna penyetaraan pembangunan," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Bangunan Negara pada Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi Benny Sugiarto Prawiro menyatakan pihaknya mengajukan Rp300 miliar untuk pembangunan ratusan sekolah tingkat dasar dan menengah pertama.

"Anggaran tersebut sebenarnya belum mampu untuk memperbaiki seluruh sekolah yang rusak namun bertahap akan kita selesaikan karena kita juga memperhitungkan porsi anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah," katanya.