Bekasi, 14/7 (ANTARA) - Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bekasi, Jawa Barat, menilai penerapan jalur bina lingkungan dalam proses penerimaan siswa baru di wilayah setempat merugikan pengelola sekolah swasta.
"Bina lingkungan mengakibatkan tidak adanya siswa mendaftar ke sekolah swasta dan sertifikasi guru tertunda akibat kekurangan jam dalam mengajar karena tak banyak siswa," ujar Humas Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, Syahrony, di Bekasi, Jumat.
Menurut dia, ketidakberanian pemerintah menggunakan kebijakan online 100 persen menyebabkan kerugian bagi BMPS karena kekurangan siswa baru.
"Adanya bina lingkungan menyebabkan sekolah swasta kekurangan siswa, terlebih banyak sekolah negeri yang menambah rombongan belajar karena jumlah siswa yang tidak dibatasi," katanya.
Menurut dia, program bina lingkungan kerap mengakibatkan pembengkakan anggaran pendidikan menyusul jumlah siswanya terus bertambah setiap tahun dan tak tertampung sesuai kapasitas sekolah.
Selain itu, kata dia, program bina lingkungan yang diharapkan mampu mengakomodir kepentingan calon siswa di sekitar lingkungan sekolah khususnya tidak mampu dan berprestasi sangat rawan dimanfaatkan oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi.
"Biasanya modus yang digunakan adalah dalam bentuk intervensi dari kalangan pejabat eksekutif dan legislatif," katanya.
Sementara itu, salah satu orang tua calon siswa yang tidak bersedia dipublikasikan identitasnya mengaku anaknya telah diumumkan lolos dari jalur bina lingkungan tanpa mendaftar ke sekolah.
"Tadinya saya daftarkan anak masuk SMAN 6 melalui jalur online. Tapi pada hari-hari terakhir nama anak saya tergeser karena nilainya kecil," katanya.
Di tengah kebingungan harus menyekolahkan anaknya ke mana, tawaran datang dari seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkung Pemerintah Kota Bekasi. Dengan menyetorkan sejumlah uang, anak bisa masuk di sekolah mana pun yang menjadi pilihannya.
Karena saya mau anak sekolah di sini, saya bayar Rp5 juta pada dia. Saat bayar, dia sudah jamin anak saya bisa diterima dan ternyata benar," kata warga Pondok Gede itu.
Dalam kesempatan berbeda, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengakui pihaknya tak sanggup mengeliminasi minat warganya belajar di sekolah negeri. Sebab jika ada pembatasan, hal tersebut akan bertentangan dengan visi Bekasi cerdas dan semangat wajib belajar sembilan tahun.
"Yang penting mereka bisa bersekolah, utamanya yang usianya masih tergolong wajib pendidikan dasar. Kalaupun nanti anggaran yang harus dialokasikan pemerintah daerah membeludak, kami harap legislatif menyetujui penambahan kekurangannya. Sebab mereka juga turut merekomendasikan sejumlah nama untuk bisa diterima di sekolah negeri," katanya.
Andi F
Bina Lingkungan Rugikan Sekolah Swasta
Sabtu, 14 Juli 2012 22:43 WIB
bina-lingkungan-rugikan-sekolah-swasta