Anggota DPRD Jabar kecewa bantuan pendidikan MA Rp100 miliar dicoret

Bogor (ANTARA) - Anggota DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya mengaku kecewa lantaran anggaran Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk siswa Madrasah Aliyah (MA) dengan nilai sekitar Rp100 miliar dicoret dari daftar APBD Tahun Anggaran 2022.

"Sejujurnya, saya amat kecewa dengan pencoretan BPMU untuk siswa Aliyah ini. Keterlaluan. Masa mereka tidak tahu dan sama sekali tidak mengerti dengan kondisi Madrasah Aliyah saat ini," ungkap pria yang akrab disapa Kang AW itu di Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Anggaran Rp100 miliar itu telah disiapkan untuk 142.858 siswa MA di Jawa Barat, dengan asumsi masing-masing siswa menerima Rp700 ribu. Kemudian, karena adanya selisih 93.376 siswa yang belum terdata, Pemerintah Provinsi Jawa Barat kekurangan sekitar Rp67 miliar dan berencana menganggarkan kekurangannya pada APBD Perubahan.

Baca juga: Anggota DPRD Jabar puji langkah Kejaksaan soal kejanggalan proyek RSUD Parung

Namun, bukannya ditambah, anggaran BPMU malah dialokasikan seluruhnya untuk keperluan belanja lainnya.
 
"Bukannya ditambah malah dicoret karena alasan kewenangannya bukan di Disdik. Mestinya Sekda selaku Ketua TAPD segera mengalihkannya ke Biro Kesra, karena anggarannya sudah ada dari Disdik tinggal ditambah Rp67 miliar sesuai janji Pemprov saat rapat membahas kekurangan pada April 2022," papar legislator asal Kabupaten Bogor itu.

Kang AW yang merupakan anggota Komisi I DPRD Jawa Barat mengaku kesal, karena sudah memperjuangkan BPMU untuk siswa MA dengan menyepakati untuk menambah kekurangan anggaran melalui rapat bersama Kementerian Agama dan beberapa perangkat daerah Provinsi Jawa Barat pada April 2022.

Baca juga: DPRD Sukabumi minta alokasi anggaran cadangan Pilkada 2024 mengacu inflasi

"Lalu, apakah Pemprov pun seolah tak mau berempati juga kepada anak-anak Jawa Barat yang bersekolah di situ?" tuturnya.

Ia menjelaskan, BPMU begitu penting bagi MA. Pasalnya, porsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang didapat MA tidak sebesar SMA dan SMK. Terlebih, menurutnya honor guru di MA banyak yang belum terbayarkan.

"Kemanfaatan BPMU untuk kesejahteraan para tenaga didik dan peningkatan kualitas pendidikan keagamaan jenjang menengah menjadi amat penting dan dibutuhkan," ujarnya.

Baca juga: Ketua DPRD Bogor: Selamat bertugas untuk Kepala BPK Jabar yang baru

Dirinya juga khawatir dengan tidak adanya BPMU tahun ini di Jawa Barat, akan merusak reputasi Gubernur Ridwan Kamil di mata stakeholder Madrasah Aliyah karena adanya kekeliruan yang dilakukan oleh perangkat daerah.(KR-MFS)