Depok (ANTARA) - Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, resmi melarang pemakaian kendaraan dinas jabatan atau operasional roda empat dan/atau roda dua milik Pemkot Depok untuk sarana transportasi mudik lebaran.
Ketentuan tersebut telah diatur dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor: 593/209-BKD tertanggal 22 April 2022.
"Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan," kata Wali Kota Depok Mohammad Idris dalam Surat Edaran tersebut di Depok, Jumat.
Dalam SE tersebut dijelaskan kepada pengguna barang/kuasa pengguna barang/pemegang kendaraan dinas sebagaimana diatur dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) penggunaan kendaraan dinas agar melakukan pengamanan fisik kendaraan dinas.
Yakni kendaraan dinas yang berada di bawah penguasaan dan tanggung jawabnya selama hari libur dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah.
SE tersebut dikeluarkan dengan memperhatikan ketentuan angka enam SE Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya tanggal 11 April 2022 yang menyebutkan kepada pimpinan kementerian/lembaga/organisasi/pemerintah daerah dan BUMN/BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.
Kemudian dikeluarkannya SE tersebut mempertimbangkan bahwa hari libur dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1443 H ditentukan selama 10 hari dan adanya klausul pengamanan fisik kendaraan dalam BAST penggunaan kendaraan dinas sesuai pasal 306 dan pasal 307 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.
Sehingga perlu ditingkatkan pengamanan fisik kendaraan dinas jabatan/operasional di lingkungan Pemkot Depok selama hari libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 H.
Pemkot Depok larang kendaraan dinas untuk mudik
Jumat, 29 April 2022 16:54 WIB