Ada Wisata Jelajah Hutan Mangrove Di Demak

Demak (Antara Megapolitan) - Warga Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, mulai mengembangkan objek wisata jelajah hutan tanaman bakau (mangrove) untuk ditawarkan kepada masyarakat menyusul disediakannya trek atau jalur khusus di lokasi hutan mangrove yang ada di tengah lautan.

Menurut Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bedono M. Faizin di Demak, Senin, hutan mangrove yang lokasinya tidak jauh dari objek wisata Pantai Morosari memang berpotensi untuk dikembangkan menjadi lebih baik.

Apalagi, kata dia, di dekat objek wisata hutan mangrove tersebut juga terdapat makam bersejarah, yakni Makam Syeh Abdullah Mudzakir yang selama ini relatif banyak dikunjungi wisatawan.

Lokasinya yang berada di tepi pantai dan dikelilingi air laut, makin menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap wisatawan untuk mengunjunginya.

Seiring dengan berjalannya waktu, kata Faizin, di lokasi setempat juga tumbuh tanaman bakau yang mencapai luasan sekitar 500 meter persegi.

Di kawasan hutan mangrove tersebut, saat ini tersedia trek yang dibangun oleh pemkab setempat sehingga makin menjadi daya tarik wisatawan karena setelah berziarah bisa menuju trek mangrove untuk menikmati keindahan alam sekitar yang berada di tepi Pantai Morosari.

Meskipun air laut sedang pasang, lanjut dia, trek tidak akan tenggelam karena relatif cukup tinggi sehingga bisa dinikmati wisatawan selama tidak terjadi gelombang tinggi saat musim baratan seperti sekarang.

Untuk memudahkan wisatawan mengunjungi trek mangrove tersebut, kata Faizin, warga Desa Bedono, khususnya Dukuh Tambaksari, menyediakan jasa ojek perahu menuju objek wisata trek mangrove serta Makam Syeh Abdullah Mudzakir.      

"Tarifnya sebesar Rp20 ribu per wisatawan sudah bisa mengunjungi dua objek wisata yang jaraknya dari daratan bisa mencapai 2 kilometer," katanya.

Dalam rangka pengembangan objek wisata tersebut, desa setempat diusulkan untuk membuat peraturan desa tentang pengelolaan objek wisata tersebut.

Lewat perdes tersebut, menurut Faizin, bisa diusulkan pula pembentukan pengelola khusus dalam bentuk badan usaha milik desa.

Hal itu, kata dia, untuk menghindari adanya klaim dari kalangan tertentu sehingga desa perlu intervensi demi kebaikan bersama.

"Kalaupun nantinya sudah ada kejelasan soal pengelolanya, tentu penataan objek wisata tersebut jauh lebih mudah. Apalagi, objek wisata tersebut saat ini mulai ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah," katanya.