Ade Swara Ajukan Banding Atas Vonis Hakim

Karawang, (Antara Megapolitan) - Tim kuasa hukum Bupati Karawang nonaktif Ade Swara dan isterinya Nurlatifah mengajukan banding atas vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Jawa Barat yang menghukum Ade Swara enam tahun penjara serta Nurlatifah lima tahun penjara.

"Kami sudah bertemu dengan Ade Swara dan isterinya. Keduanya sepakat untuk mengajukan banding," kata Wienarno Djati, kuasa hukum Ade Swara dan Nurlatifah, saat dihubungi di Karawang, Rabu.

Banding diajukan karena Ade dan isterinya tidak terbukti melakukan pemerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Ia menilai, seharusnya jika dakwaan pertama itu tidak terbukti, secara otomatis dakwaan tindak pidana pencucian uang terhadap Ade Swara dan Nurlatifah gugur demi hukum.

"Tetapi yang terjadi, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jabar di Bandung justru mengganti pasal pemerasan dengan pasal penyuapan dalam memutuskan perkara itu," kata dia.

Sementara itu, pada sidang dengan agenda putusan di Pengadilan Tipikor Jabar di Bandung, Rabu (15/4), majelis hakim menjatuhkan vonis enam tahun penjara untuk Ade Swara.

Vonis itu berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin Surat Permohonan Pemanfaatan Ruang PT Tatar Kertabumi, serta kasus dugaan tindak pidana pencucian uang.

Dalam persidangan dengan kasus yang sama, Nurlatifah divonis hukuman lima tahun penjara dengan denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan.

Ketika itu, majelis hakim menyatakan kedua terdakwa tidak terbukti melakukan pemerasan seperti yang didakwakan dalam dakwaan pertama. Sehingga untuk dakwaan itu Ade Swara dan istrinya dinyatakan bebas.

Tetapi, majelis hakim menyebutkan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyuapan dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama dan berlanjut.

Hal itu seperti disebutkan dalam dakwaan kedua, Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.