Akademisi apresiasi upaya benahi polemik Guru Honorer

Jakarta (ANTARA) - Persoalan Guru Honorer merupakan polemik lama yang melanda Indonesia. Isu soal kesejahteraan, status serta jenjang karier jadi isu rutin yang terus mencuat.

Menurut Rektor Universitas Indraprasta PGRI, Prof Sumaryoto dalam keterangannya, Rabu mengatakan memang tak mudah menyelesaikan sengkarut mengenai Guru Honorer. Apalagi, telah lama mengendap dan makin lama bertumpuk.

"Memang PR besar untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Sebagai Mendikbud baru, dituntut menyelesaikan semua persoalan Guru Honorer yang lama tertimbun. Kiranya, tidak wajar juga ya," ujar Sumaryoto.

Meskipun memerlukan banyak pembenahan, namun Sumaryoto, ada usaha-usaha juga dari jajaran Nadiem Makarim yang seharusnya juga layak disambut baik. Nadiem dan jajarannya tidak juga abai terhadap masalah Guru Honorer.

"Misalnya soal gajinya, itu kan dari Mendikbud ada ketetapan pemakaian dana BOS secara leluasa sesuai kebutuhan yang layak. Terutama pada situasi pandemi begini. Awalnya juga dipatok 50 persen, jadi jelas batasan berapa yang harus dibayar gaji Guru Honorer," ucap Sumaryoto.

Terkait penggajian yang layak serta kompensasi pada Guru Honorer jika diperlukan, menurut Sumaryoto, patut pula ditanyakan ke pihak pemerintah daerah. Sebab, di sana yang mempunyai otoritas perekrutannya.

"Sebaiknya pemerintah daerah juga ditanya. Kalau sanggup rekrut Guru Honorer, bagaimana ke depannya gaji mereka. Itu menyesuaikan dengan APBD kan. Ke sekolah-sekolah atau yayasan pendidikan juga ditanya, apakah mereka sanggup beri kompensasi ke Guru Honorer di luar gaji," kata Sumaryoto.

Lainnya tak kalah penting disoroti Sumaryoto adalah menyangkut status Guru Honorer. Kendati belum menunjukkan hasil, tetapi Sumaryoto merasa antusias terhadap rencana kebijakan Kemdikbud.

Sumaryoto mengungkapkan, dibukanya kesempatan besar kepada Guru Honorer yang terdaftar di Dapodik serta lulusan PPG untuk ikut tes CPNS dan PPPK adalah upaya solusi yang cukup baik guna memberikan kepastian status masa depan.

Tinggal saja, tutur Sumaryoto, bagaimana prosesnya dibuat lebih baik lagi secara bertahap agar kesempatan Guru Honorer jadi PNS makin luas sekaligus merata.