Pengamat : Penolakan hasil Pilpres Prabowo mencederai demokrasi

Jakarta, 22/7 (Antaranews Bogor) - Dosen Ilmu Politik Universitas Padjajaran Bandung Firman Manan menilai bahwa pernyataan penolakan hasil Pilpres oleh Prabowo Subianto telah mencederai demokrasi

 

“Para kandidat yang mengikuti kontestasi pengisian jabatan-jabatan publik dalam sistem demokrasi seharusnya memahami bahwa terdapat mekanisme demokrasi yang telah disepakati bersama," katanya, dalam keterangan tertulisnya, Selasa.

Dengan demikian lanjut dia ketika kandidat merasa proses pemilihan berlangsung dengan tidak adil dan merugikan dirinya, maka kandidat tersebut harus menggunakan mekanisme demokrasi yang telah disepakati tersebut,” ujarnya.

 

Menurutnya sikap yg diambil Prabowo justru telah keluar dari mekanisme demokrasi dan menodai nilai-nilai demokrasi yang menjiwai proses pilpres. “Bahkan, sikap tersebut merugikan bagi upaya merawat demokrasi dan berpotensi mengakibatkan terjadinya tindakan-tindakan yang keluar dari nilai-nilai demokrasi,” ujarnya.

 

Firman juga menilai, seharusnya Prabowo juga mendasari argumennya tentang dugaan kecurangan dalam pilpres dengan data dan fakta yg kuat, “Sehingga menjadi jelas apa yang menjadi dasar keberatannya menerima hasil pilpres,” ujarnya.

 

Sementara itu, Pengajar Komunikasi Politik Unpad, Kunto Adi Wibowo, menilai bahwa pernyataan prabowo ambigu dan justru menunjukkan bahwa demokrasi dan suara rakyat hanya alibi bagi ketidakmampuan dia menerima kekalahan. 

“Ambiguitas dalam pidato prabowo antara lain adalah dari pernyataannya yang mundur dari proses pilpres dan lalu menolak pilpres,” ujarnya.

 

“Buat apa menolak jika sudah mundur?,” ujarnya. Kunto menyebutkan bahwa menolak pilpres adalah pilihan bagi capres yang sedang bertarung dan telah disediakan jalur konstitusional bagi yang menolak hasil pilpres yaitu melalui Mahkamah Konstitusi.