Hasil survei yang dilakukan lembaga Center For Social Political Economic and Law Studies (CESPELS) yang bekerjasama Masyarakat Madani Peduli Depok (Mama Pede) menyebutkan warga Depok menginginkan adanya pemimpin baru untuk melanjutkan pembangunan lima tahun kedepan.
"Sebesar 50,4 persen warga Depok berharap pembangunan kota Depok harus bisa lebih baik dengan memberi kesempatan kepada Tokoh Baru," kata Ketua Masyarakat Madani Peduli Depok Abdul Rohim Marbun di Depok, Jawa Barat, Selasa.
Sedangkan sebanyak 49,6 persen sisanya memberi kesempatan lagi pada pemimpin daerah yang memimpin saat ini.
Baca juga: Bawaslu Depok bentuk "Cyber Patrol" untuk jaga netralitas ASN pada Pilkada 2020
Survei tersebut dilakukan tanggal 16-19 Desember 2020 kepada masyarakat yang berada di 11 kecamatan dengan jumlah responden sebesar 658 orang, berhasil mengumpulkan sejumlah data yang didapat dari spektrum responden yang sangat majemuk, melalui metode wawancara langsung menggunakan kuesioner, wawancara informan dan studi literatur terkait.
Data yang dimiliki adalah data yang objektif, faktual, dan layak mewakili keseluruhan masyarakat Kota Depok yang heterogen.
Rohim menjelaskan persepsi masyarakat Kota Depok pada pencapaian pembangunan Kota Depok secara umum dalam sektor ekonomi, pendidikan sosial, budaya, dan kesehatan selama 5 tahun terakhir adalah rata-rata masyarakat Kota Depok menilai "sama saja" sebesar 49.88 persen, sementara 36.38 persen lainnya menilai "lebih baik".
Baca juga: KPU Depok optimistis Pilkada 2020 sukses tanpa ekses
Sementara untuk aspek pembangunan infrastruktur, 43 persen masyarakat menilai "lebih baik", sementara sisanya terbagi pada "sama saja", "buruk", dan "lebih buruk."
Hasil survei ini juga telah berhasil memetakan 3 permasalahan utama yang paling meresahkan masyarakat Kota Depok. Pertama adalah kemacetan, dan 28,9 persen masyarakat menilai ini adalah masalah yang sangat serius, 26,1 persen menilai kemacetan adalah masalah yang serius dan cukup serius serta hanya 18 persen yang menilainya tidak masalah.
Masalah kedua adalah pengangguran, 21 persen masyarakat Depok menganggap ini telah menjadi masalah yang sangat serius, 34 persen menilai serius, dan 29,6 persen menilai masalah ini cukup serius. Hanya 14,3 persen masyarakat Depok yang menilai tingkat pengangguran tidak masalah.
Baca juga: KPU Depok buka "help desk" terkait pencalonan perorangan
Masalah yang sangat serius ketiga di Depok adalah tentang kemiskinan. Sebanyak 35 persen masyarakat menilai kemiskinan di Depok telah menjadi cukup serius, 29,3 persen menilai serius, 16,7 persen menilai sangat serius dan 17,8 persen sisanya menilai tidak serius.
Kota Depok, Jawa Barat akan menggelar pilkada pada 23 September 2020. Saat ini muncul nama-nama calon kandidat seperti dari petahana Wali Kota Depok Mohammad Idris, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna, dan juga Sekda Depok Hardiono.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
"Sebesar 50,4 persen warga Depok berharap pembangunan kota Depok harus bisa lebih baik dengan memberi kesempatan kepada Tokoh Baru," kata Ketua Masyarakat Madani Peduli Depok Abdul Rohim Marbun di Depok, Jawa Barat, Selasa.
Sedangkan sebanyak 49,6 persen sisanya memberi kesempatan lagi pada pemimpin daerah yang memimpin saat ini.
Baca juga: Bawaslu Depok bentuk "Cyber Patrol" untuk jaga netralitas ASN pada Pilkada 2020
Survei tersebut dilakukan tanggal 16-19 Desember 2020 kepada masyarakat yang berada di 11 kecamatan dengan jumlah responden sebesar 658 orang, berhasil mengumpulkan sejumlah data yang didapat dari spektrum responden yang sangat majemuk, melalui metode wawancara langsung menggunakan kuesioner, wawancara informan dan studi literatur terkait.
Data yang dimiliki adalah data yang objektif, faktual, dan layak mewakili keseluruhan masyarakat Kota Depok yang heterogen.
Rohim menjelaskan persepsi masyarakat Kota Depok pada pencapaian pembangunan Kota Depok secara umum dalam sektor ekonomi, pendidikan sosial, budaya, dan kesehatan selama 5 tahun terakhir adalah rata-rata masyarakat Kota Depok menilai "sama saja" sebesar 49.88 persen, sementara 36.38 persen lainnya menilai "lebih baik".
Baca juga: KPU Depok optimistis Pilkada 2020 sukses tanpa ekses
Sementara untuk aspek pembangunan infrastruktur, 43 persen masyarakat menilai "lebih baik", sementara sisanya terbagi pada "sama saja", "buruk", dan "lebih buruk."
Hasil survei ini juga telah berhasil memetakan 3 permasalahan utama yang paling meresahkan masyarakat Kota Depok. Pertama adalah kemacetan, dan 28,9 persen masyarakat menilai ini adalah masalah yang sangat serius, 26,1 persen menilai kemacetan adalah masalah yang serius dan cukup serius serta hanya 18 persen yang menilainya tidak masalah.
Masalah kedua adalah pengangguran, 21 persen masyarakat Depok menganggap ini telah menjadi masalah yang sangat serius, 34 persen menilai serius, dan 29,6 persen menilai masalah ini cukup serius. Hanya 14,3 persen masyarakat Depok yang menilai tingkat pengangguran tidak masalah.
Baca juga: KPU Depok buka "help desk" terkait pencalonan perorangan
Masalah yang sangat serius ketiga di Depok adalah tentang kemiskinan. Sebanyak 35 persen masyarakat menilai kemiskinan di Depok telah menjadi cukup serius, 29,3 persen menilai serius, 16,7 persen menilai sangat serius dan 17,8 persen sisanya menilai tidak serius.
Kota Depok, Jawa Barat akan menggelar pilkada pada 23 September 2020. Saat ini muncul nama-nama calon kandidat seperti dari petahana Wali Kota Depok Mohammad Idris, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna, dan juga Sekda Depok Hardiono.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020