Karawang (Antaranews Bogor) - Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi salah tugas besar bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk bagi Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kata bupati setempat Ade Swara.
"Kondisi itu harus menjadi perhatian bersama, karena sebenarnya berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak," katanya, di sela-sela lokakarya "Penanggulangan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak", di Karawang, Jawa Barat, Selasa.
Di antara salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah ialah dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Karawang.
Tetapi diakui dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah memiliki kekurangan, sehingga perlu dukungan berbagai pihak.
Menurut bupati, dalam menjalankan peran dan kinerja untuk menangani perempuan dan anak korban kekerasan, pemerintah daerah memiliki harapan besar terhadap P2TP2A sehingga penanganan perempuan dan anak korban kekerasan bisa dilakukan secara cepat dan tepat.
"Jadi seluruh jajaran P2TP2A dituntut untuk bekerja keras. P2TP2A juga harus mampu membangun gerakan bersama untuk mencegah dan menghapus tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak," katanya.
Saat ini P2TP2A Karawang belum memiliki data valid mengenai jumlah masyarakat yang menjadi korban kekerasan perempuan dan anak.
Itu terjadi karena sulit melakukan pendataan di lapangan, menyusul kurang keterbukaan korban trafficking dan kekerasan dalam rumah tangga.
Sementara sesuai dengan data Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Karawang, sejak beberapa tahun terakhir tercatat ada 62 kasus traffciking. Mayoritas yang menjadi korban trafficking itu ialah anak perempuan di bawah 20 tahun.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014
"Kondisi itu harus menjadi perhatian bersama, karena sebenarnya berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak," katanya, di sela-sela lokakarya "Penanggulangan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak", di Karawang, Jawa Barat, Selasa.
Di antara salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah ialah dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Karawang.
Tetapi diakui dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah memiliki kekurangan, sehingga perlu dukungan berbagai pihak.
Menurut bupati, dalam menjalankan peran dan kinerja untuk menangani perempuan dan anak korban kekerasan, pemerintah daerah memiliki harapan besar terhadap P2TP2A sehingga penanganan perempuan dan anak korban kekerasan bisa dilakukan secara cepat dan tepat.
"Jadi seluruh jajaran P2TP2A dituntut untuk bekerja keras. P2TP2A juga harus mampu membangun gerakan bersama untuk mencegah dan menghapus tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak," katanya.
Saat ini P2TP2A Karawang belum memiliki data valid mengenai jumlah masyarakat yang menjadi korban kekerasan perempuan dan anak.
Itu terjadi karena sulit melakukan pendataan di lapangan, menyusul kurang keterbukaan korban trafficking dan kekerasan dalam rumah tangga.
Sementara sesuai dengan data Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Karawang, sejak beberapa tahun terakhir tercatat ada 62 kasus traffciking. Mayoritas yang menjadi korban trafficking itu ialah anak perempuan di bawah 20 tahun.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014