Bogor (Antaranews Bogor) - Wali Kota Bogor Bima Arya berkomitmen untuk menjadikan Bogor menjadi salah satu kota zona integritas dengan menjalin kesepakatan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya akan melakukan semacam kesepakatan dengan KPK yang tujuannya untuk menjadikan Bogor salah satu Kota Berintegritas," ujar Bima kepada Antara, di Bogor, Minggu.
Bima menyebutkan kesepakatan bersama dengan KPK ini menjadi salah satu komitmennya dalam menjadikan Kota Bogor bebas korupsi.
Menurut Bima kerjasama dengan KPK tersebut tercanangkan atas hasil diskusi dan saran-saran dari sejumlah teman dan tokoh seperti Johan Budi, Deputi Pencegahan Korupsi yang menyarankan agar dirinya komit dalam memerangi korupsi di Kota Bogor.
"Selain dengan KPK, upaya ini juga dilakukan bekerjasama dengan Kementerian Aparatur Negara," ujar Bima.
Tekait teknis kerjasama seperti apa yang akan dijalin antara KPK dan Kementerian Aparatur Negara seperti apa, Bima menjelaskan, setelah dilantik pada 7 April nanti, ia akan meminta komitmen dengan semua perakat kerja daerah Pemerintah Kota Bogor untuk betul-betul memprioritaskan pemberantasan korupsi.
Menurut Bima, sebetulnya komitmen internal dengan seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kota Bogor telah dilaksanakan pada bulan Februari lalu.
"Setelah saya dilantik, akan meminta komitmen kepada seluruh SKPD, karena kedepan prioritas kita betul-betul memerangi korupsi," ujarnya.
Bima menjelaskan, dengan komitmen memerangi korupsi di Kota Bogor dapat mengontrol pengeluaran APBD secara efektif. Dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemimpin atau pemerintahannya kembali pulih dan kuat.
"Jika kita sudah memerangi korupsi, ini dapat mengundang investor. Karena kalau pemerintahan itu bersih dan transparan saya yakin investor tertarik berinvestasi," ujar politis Partai Amanat Nasional tersebut.
Terkait komitmen pemberantasan korupsi di level birokrasi apakah akan melakukan semacam lelang jabatan, Bima menjelaskan, pada prinsipnya ia akan menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat.
"Soal nama bisa apa saja, kadang disebut lelang jabatan, kadang disebut rekruitmen terbuka. Tapi pada prinsipnya ada proses terbukur dan terukur untuk penempatan pegawai di lingkungan pemerintahan," ujar Bima.
Bima menambahkan, pihaknya amsih melakukan kajian apakah penerapan bikrokrasi yang bersih dari korupsi apakah akan dilakukan di level manapun, apakah di kalangan kepala dinas, atau wilayah kecamatan dan kelurahan.
"Ini masih kita pelajari, apakah penerapan ini dilakukan di semua level atau di kepala dinas, atau camat dan kelurahan," ujarnya.
Secara resmi Bima Arya Sugiarto akan menjabat sebagai Wali Kota Bogor periode 2014-2019 setelah dilantik Senin 7 April nanti bersama wakilnya Usmar Hariman.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014
"Saya akan melakukan semacam kesepakatan dengan KPK yang tujuannya untuk menjadikan Bogor salah satu Kota Berintegritas," ujar Bima kepada Antara, di Bogor, Minggu.
Bima menyebutkan kesepakatan bersama dengan KPK ini menjadi salah satu komitmennya dalam menjadikan Kota Bogor bebas korupsi.
Menurut Bima kerjasama dengan KPK tersebut tercanangkan atas hasil diskusi dan saran-saran dari sejumlah teman dan tokoh seperti Johan Budi, Deputi Pencegahan Korupsi yang menyarankan agar dirinya komit dalam memerangi korupsi di Kota Bogor.
"Selain dengan KPK, upaya ini juga dilakukan bekerjasama dengan Kementerian Aparatur Negara," ujar Bima.
Tekait teknis kerjasama seperti apa yang akan dijalin antara KPK dan Kementerian Aparatur Negara seperti apa, Bima menjelaskan, setelah dilantik pada 7 April nanti, ia akan meminta komitmen dengan semua perakat kerja daerah Pemerintah Kota Bogor untuk betul-betul memprioritaskan pemberantasan korupsi.
Menurut Bima, sebetulnya komitmen internal dengan seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kota Bogor telah dilaksanakan pada bulan Februari lalu.
"Setelah saya dilantik, akan meminta komitmen kepada seluruh SKPD, karena kedepan prioritas kita betul-betul memerangi korupsi," ujarnya.
Bima menjelaskan, dengan komitmen memerangi korupsi di Kota Bogor dapat mengontrol pengeluaran APBD secara efektif. Dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemimpin atau pemerintahannya kembali pulih dan kuat.
"Jika kita sudah memerangi korupsi, ini dapat mengundang investor. Karena kalau pemerintahan itu bersih dan transparan saya yakin investor tertarik berinvestasi," ujar politis Partai Amanat Nasional tersebut.
Terkait komitmen pemberantasan korupsi di level birokrasi apakah akan melakukan semacam lelang jabatan, Bima menjelaskan, pada prinsipnya ia akan menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat.
"Soal nama bisa apa saja, kadang disebut lelang jabatan, kadang disebut rekruitmen terbuka. Tapi pada prinsipnya ada proses terbukur dan terukur untuk penempatan pegawai di lingkungan pemerintahan," ujar Bima.
Bima menambahkan, pihaknya amsih melakukan kajian apakah penerapan bikrokrasi yang bersih dari korupsi apakah akan dilakukan di level manapun, apakah di kalangan kepala dinas, atau wilayah kecamatan dan kelurahan.
"Ini masih kita pelajari, apakah penerapan ini dilakukan di semua level atau di kepala dinas, atau camat dan kelurahan," ujarnya.
Secara resmi Bima Arya Sugiarto akan menjabat sebagai Wali Kota Bogor periode 2014-2019 setelah dilantik Senin 7 April nanti bersama wakilnya Usmar Hariman.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014