Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai lembaga kemanusiaan yang dalam tugasnya untuk membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana, terus terlibat aktif dalam optimalisasi peran klaster nasional logistik pada saat penanggulangan bencana.
"Optimalisasi peran klaster logistik ini sudah kita lakukan pada saat tanggap darurat bencana di Kota Palu, Sulawesi Tengah dan Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama dan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," kata Bagian Logistik Biro Sarana Prasarana PMI Pusat Ilham Huznul dalam paparannya pada acara Lokakarya Koordinasi Klaster Nasional Logistik yang diadakan di Ruang Serbaguna Dr Sutopo Purwo Nugroho Graha BNPB, Jakarta, Jumat.
Baca juga: PMI ditunjuk jadi tuan rumah pelatihan EVCA tingkat Asia Pasifik
Ia mengatakan koordinasi itu dilakukan dengan mendorong semua logistik dan fasilitas pendukung lainnya yang dikirim dari berbagai gudang regional PMI.
Sementara itu, Tenaga Ahli Bidang Logistik Peralatan BNPB Rudi Phadmanto menambahkan pemenuhan kebutuhan logistik pada penanggulangan bencana membutuhkan kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan sehingga diperlukan adanya klaster logistik agar tidak sampai terjebak pada ego sektoral.
Ia mengatakan lokakarya itu digagas Direktorat Logistik BNPB dengan dihadiri oleh berbagai elemen klaster logistik, seperti dari PMI, kementerian dan lembaga terkait, BUMN, dunia usaha, LSM dan elemen masyarakat lainnya," tambahnya.
Baca juga: PMI gelar lomba sosialisasi kebersihan tingkat pelajar di Lombok
Selain itu, acara ini juga digelar dalam rangka menjaring masukan dan saran untuk penyempurnaan uraian tugas dan tanggung jawab (UTTJ) klaster nasional logistik.
Di tempat yang sama, perwakilan dari dari asosiasi logistik Nofrisel mengatakan klaster logistik nasional membutuhkan kepastian melalui payung hukum atau regulasi sebagai acuan struktur mekanisme kerja dan dapat dijadikan sebagai salah satu solusi bagi lemahnya sosialisasi di beberapa daerah.
Dalam lokakarya ini juga dibuka sesi diskusi pembahasan draft UTTJ dan paparan kelompok yang dibagi menjadi lima kelompok yakni standar operasional prosedur (SOP), Keanggotaan/kemitraan, ruang lingkup dan tanggung jawab, tugas fungsi dan tujuan serta kelompok terakhir adalah pola hubungan klaster nasional dan daerah.
Baca juga: PMI serahkan bantuan fasilitas puskesmas pembantu untuk korban bencana di Donggala
Dengan adanya diskusi ini diharapkan masukan dan saran untuk penyempurnaan perumusaan UTTJ pada masing-masing bidang serta didapatkannya pernyataan komitmen kolaborasi dan kerjasama dari berbagai unsur di bidang logistik, demikian Rudi Phadmanto .
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
"Optimalisasi peran klaster logistik ini sudah kita lakukan pada saat tanggap darurat bencana di Kota Palu, Sulawesi Tengah dan Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama dan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," kata Bagian Logistik Biro Sarana Prasarana PMI Pusat Ilham Huznul dalam paparannya pada acara Lokakarya Koordinasi Klaster Nasional Logistik yang diadakan di Ruang Serbaguna Dr Sutopo Purwo Nugroho Graha BNPB, Jakarta, Jumat.
Baca juga: PMI ditunjuk jadi tuan rumah pelatihan EVCA tingkat Asia Pasifik
Ia mengatakan koordinasi itu dilakukan dengan mendorong semua logistik dan fasilitas pendukung lainnya yang dikirim dari berbagai gudang regional PMI.
Sementara itu, Tenaga Ahli Bidang Logistik Peralatan BNPB Rudi Phadmanto menambahkan pemenuhan kebutuhan logistik pada penanggulangan bencana membutuhkan kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan sehingga diperlukan adanya klaster logistik agar tidak sampai terjebak pada ego sektoral.
Ia mengatakan lokakarya itu digagas Direktorat Logistik BNPB dengan dihadiri oleh berbagai elemen klaster logistik, seperti dari PMI, kementerian dan lembaga terkait, BUMN, dunia usaha, LSM dan elemen masyarakat lainnya," tambahnya.
Baca juga: PMI gelar lomba sosialisasi kebersihan tingkat pelajar di Lombok
Selain itu, acara ini juga digelar dalam rangka menjaring masukan dan saran untuk penyempurnaan uraian tugas dan tanggung jawab (UTTJ) klaster nasional logistik.
Di tempat yang sama, perwakilan dari dari asosiasi logistik Nofrisel mengatakan klaster logistik nasional membutuhkan kepastian melalui payung hukum atau regulasi sebagai acuan struktur mekanisme kerja dan dapat dijadikan sebagai salah satu solusi bagi lemahnya sosialisasi di beberapa daerah.
Dalam lokakarya ini juga dibuka sesi diskusi pembahasan draft UTTJ dan paparan kelompok yang dibagi menjadi lima kelompok yakni standar operasional prosedur (SOP), Keanggotaan/kemitraan, ruang lingkup dan tanggung jawab, tugas fungsi dan tujuan serta kelompok terakhir adalah pola hubungan klaster nasional dan daerah.
Baca juga: PMI serahkan bantuan fasilitas puskesmas pembantu untuk korban bencana di Donggala
Dengan adanya diskusi ini diharapkan masukan dan saran untuk penyempurnaan perumusaan UTTJ pada masing-masing bidang serta didapatkannya pernyataan komitmen kolaborasi dan kerjasama dari berbagai unsur di bidang logistik, demikian Rudi Phadmanto .
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019