Bogor (Antaranews Bogor) - Kementerian Pertanian menggelar seminar konsultasi dengan melibatkan Organisation For Economic Co-Operation And Development (OECD) untuk membahas tentang ketahanan pangan dan merancang formula mengatasi kerawanan pangan saat bencana alam terjadi.
Wakil Menteri Pertanian, Rusman Heriawan saat acara pembukaan di Bogor, Rabu, menyebutkan, seminar tersebut sangat relevan dengan situasi Indonesia saat ini yang tengah dilanda bencana alam.
"Seminar ini, sangat relevan untuk membangun kedepannya seperti apa ketahanan pangan kita. Yang terpenting bagaimana hasil seminar menjadi pintu masuk untuk membuat formulasi bagaimana penyediaan pangan dalam situasi bencana," ujar Rusman.
Wamentan menjelaskan, umumnya kerawanan pangan bisa terjadi karena beberapa aspek di antaranya, aspek ekonomi yakni krisis barang menjadi mahal sehingga konsumen tidak mampu membeli pangan dalam jumlah yang cukup.
Aspek sosial juga ikut menggangu kerawanan pangan, penyebabnya seperti orang yang terisolir dari suatu wilayah, atau bisa juga dari politik karena adanya kerusuhan, akan tetap aspek politik belum pernah terjadi di Indonesia.
"Dan penyebab lainnya karena bencana, tidak lancarnya distribusi pangan ketika sumber-sumber pangan terkena bencana sehingga daerah yang terkena menjadi lumpuh," ujar Wamentan.
Sejauh ini, lanjut Wamentan, dalam penanggulangan bencana upaya yang telah dilakukan sesuai Standar operasional prosedur (SOP) yakni melakukan penanganan cepat tanggap untuk mempertahankan daya baik manusia, ternak maupun lingkungan yang bisa dikembalikan dari tidak normal menjadi aktif kembali.
"Upaya selanjutnya adalah melakukan pemulihan di daerah rawan bencana dan ini tidak bisa serta merta memerlukan tahapan," ujar Wamentan.
Wamentan mengatakan, upaya penanggulangan bencana dalam sektor pertanian baru sudah dilakukan untuk jenis bencana banjir dan puso. Sedangkan untuk meletusnya gunung berapi, penangannya berbeda.
Dikatakannya, dalam penangganan bencana banjir dan puso, seperti yang terjadi di Pantura dapat dilakukan dengan cepat. Tanaman-tanam yang rusak dapat seger diganti melalui Cadangan Benih Nasional. Demikian pula untuk serangan puso, pemerintah telah menurunkan Rp200 miliar.
Sedangkan untuk kasus Gunung Sinabung dan Kelud, karena jenis tanaman yang rusak kebanyakan tanaman hortikultura sehingga penangganan berbeda dari bencana banjir dan puso tidak bisa serta merta dilakukan.
"Untuk penanggulangan bencana pasca letusan gunung Sinabung dan Kelud, perlu ada kajian, apakah tanaman yang tadinya rusak karena erupsi, cocok ditanam lagi atau tidak. Jadi ini perlu dikaji lebih dalam lagi," ujar Wamentan.
Wamentan mengatakan, saat ini tim sedang melakukan pendataan jumlah kerugian pertanian selama bencana Gunung Sinabung dan Kelud terjadi.
Diakui bahwa dampak bencana meletusnya gunung berapi tidak hanya menganggu ketahanan pangan, tetapi juga dari sektor peternakan. Karena sapi yang stress tidak mampu menghasilkan susu maupun daging yang baik.
Akan tetapi, lanjut Wamentan, bencana-bencana yang terjadi saat ini belum terlalu menggagu ketersediaan pangan nasional. Karena ada beberapa daerah yang surplus produksi pertania. Seperti ketersedian cabe dari Sinabung yang terputus tergantikan oleh cabe dari Sulawesi.
Wamentan mengatakan, menghadapi kekurangan pasokan dari daerah terkena bencana tidak lantas harus mengimpor, tetapi dengan mengoptimalkan distribusi dari daerah-daerah surplus.
"Impor itu pilihan terakhir, kita harus optimalkan dulu produksi dari dalam terutama daerah yang surplus, dan benahi infrastruktur distribusi sehingga penyaluran bisa lancar," ujarnya.
Dalam seminar konsultasi dengan OECD tersebut, Wakil Menteri Pertanian menyempatkan berterima kasih kepada OECD yang ikut mendukung merumuskan kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia.
"Kita berterimakasih pada tahun 2012, OECD pernah menerbitkan laporan pertama terkait tinjauan kebijakan pertanian di Indonesia. Seminar ini diharapkan dapat mengumpulkan masukan-masukan yang berharga dari berbagai stakeholder terkait dengan karakteristik dan kebijakan terhadap ketahanan pangan," ujar Wamentan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014
Wakil Menteri Pertanian, Rusman Heriawan saat acara pembukaan di Bogor, Rabu, menyebutkan, seminar tersebut sangat relevan dengan situasi Indonesia saat ini yang tengah dilanda bencana alam.
"Seminar ini, sangat relevan untuk membangun kedepannya seperti apa ketahanan pangan kita. Yang terpenting bagaimana hasil seminar menjadi pintu masuk untuk membuat formulasi bagaimana penyediaan pangan dalam situasi bencana," ujar Rusman.
Wamentan menjelaskan, umumnya kerawanan pangan bisa terjadi karena beberapa aspek di antaranya, aspek ekonomi yakni krisis barang menjadi mahal sehingga konsumen tidak mampu membeli pangan dalam jumlah yang cukup.
Aspek sosial juga ikut menggangu kerawanan pangan, penyebabnya seperti orang yang terisolir dari suatu wilayah, atau bisa juga dari politik karena adanya kerusuhan, akan tetap aspek politik belum pernah terjadi di Indonesia.
"Dan penyebab lainnya karena bencana, tidak lancarnya distribusi pangan ketika sumber-sumber pangan terkena bencana sehingga daerah yang terkena menjadi lumpuh," ujar Wamentan.
Sejauh ini, lanjut Wamentan, dalam penanggulangan bencana upaya yang telah dilakukan sesuai Standar operasional prosedur (SOP) yakni melakukan penanganan cepat tanggap untuk mempertahankan daya baik manusia, ternak maupun lingkungan yang bisa dikembalikan dari tidak normal menjadi aktif kembali.
"Upaya selanjutnya adalah melakukan pemulihan di daerah rawan bencana dan ini tidak bisa serta merta memerlukan tahapan," ujar Wamentan.
Wamentan mengatakan, upaya penanggulangan bencana dalam sektor pertanian baru sudah dilakukan untuk jenis bencana banjir dan puso. Sedangkan untuk meletusnya gunung berapi, penangannya berbeda.
Dikatakannya, dalam penangganan bencana banjir dan puso, seperti yang terjadi di Pantura dapat dilakukan dengan cepat. Tanaman-tanam yang rusak dapat seger diganti melalui Cadangan Benih Nasional. Demikian pula untuk serangan puso, pemerintah telah menurunkan Rp200 miliar.
Sedangkan untuk kasus Gunung Sinabung dan Kelud, karena jenis tanaman yang rusak kebanyakan tanaman hortikultura sehingga penangganan berbeda dari bencana banjir dan puso tidak bisa serta merta dilakukan.
"Untuk penanggulangan bencana pasca letusan gunung Sinabung dan Kelud, perlu ada kajian, apakah tanaman yang tadinya rusak karena erupsi, cocok ditanam lagi atau tidak. Jadi ini perlu dikaji lebih dalam lagi," ujar Wamentan.
Wamentan mengatakan, saat ini tim sedang melakukan pendataan jumlah kerugian pertanian selama bencana Gunung Sinabung dan Kelud terjadi.
Diakui bahwa dampak bencana meletusnya gunung berapi tidak hanya menganggu ketahanan pangan, tetapi juga dari sektor peternakan. Karena sapi yang stress tidak mampu menghasilkan susu maupun daging yang baik.
Akan tetapi, lanjut Wamentan, bencana-bencana yang terjadi saat ini belum terlalu menggagu ketersediaan pangan nasional. Karena ada beberapa daerah yang surplus produksi pertania. Seperti ketersedian cabe dari Sinabung yang terputus tergantikan oleh cabe dari Sulawesi.
Wamentan mengatakan, menghadapi kekurangan pasokan dari daerah terkena bencana tidak lantas harus mengimpor, tetapi dengan mengoptimalkan distribusi dari daerah-daerah surplus.
"Impor itu pilihan terakhir, kita harus optimalkan dulu produksi dari dalam terutama daerah yang surplus, dan benahi infrastruktur distribusi sehingga penyaluran bisa lancar," ujarnya.
Dalam seminar konsultasi dengan OECD tersebut, Wakil Menteri Pertanian menyempatkan berterima kasih kepada OECD yang ikut mendukung merumuskan kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia.
"Kita berterimakasih pada tahun 2012, OECD pernah menerbitkan laporan pertama terkait tinjauan kebijakan pertanian di Indonesia. Seminar ini diharapkan dapat mengumpulkan masukan-masukan yang berharga dari berbagai stakeholder terkait dengan karakteristik dan kebijakan terhadap ketahanan pangan," ujar Wamentan.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014