Rektor IPB University Prof Dr Arif Satria menegaskan bahwa perguruan tinggi memegang peranan penting dalam mengawal proses transisi demokrasi yang terjadi di Indonesia dan komit untuk terus mengawal proses transisi demokrasi itu.
"Pada proses transisi demokrasi, isu yang saat ini mendesak adalah dalam hal perencanaan terkait arah pembangunan nasional," kata Arif Satria menjawab pertanyaan wartawan di Kampus IPB University, Dramaga, Bogor, Kamis.
Pada kesempatan itu, hadir juga Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, yang menjadi pembicara utama pada Seminar Nasional: "Polemik Menghidupkan Kembali GBHN" di Kampus IPB University, Dramaga, Bogor.
Baca juga: Rektor IPB: Kepala desa harus punya visi membangun desanya
Menurut Arif Satria, dirinya melihat bahwa perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat, belum sinkron dan masih perlu diperbaiki.
"Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, belum menjamin akan dilakukan oleh pemerintah daerah, karena daerah memiliki visi misi sendiri yang berbeda-beda," katanya.
Konsekuensinya, pelaksanaan pembangunan dari pusat dan daerah berbeda-beda dan tidak sinkron, sehingga seperti jalan di tempat.
Karena itu, kata dia, IPB University menggagas diskusi ini untuk memperkuat dan menyempurnakan sistem perencanaan pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang, agar pembangunan di Indonesia ini benar-benar sinergi satu sama lain.
Baca juga: Arif Satria lunasi janjinya raih gelar Profesor
Arif Satria mencontohkan, pembangunan di China, yang sebelumnya telah direncanakan dengan matang, sehingga bisa menjaga keberlanjutan pembangunan. "Jika dari perencanaannya saja sudah tidak sinkron, maka jelas pelaksanaan pembangunannya tidak bisa berjalan baik," katanya.
Menurut Arif, dalam menyikapi perencanaan pembangunan nasional, IPB University yang memiliki ilmu perencanaan, melalui kajian-kajian yang telah ada, kemudian memperkuat masukan kepada pemerintah.
"IPB memang tidak membuat kajian secara khusus, tapi menyelenggarakan seminar dan simposium, dengan membahas dokumen-dokumen dari hasil kajian yang sudah ada. Tinggal bagaimana memberikan masukkannya," katanya.
Baca juga: Anak sopir jadi wisudawan terbaik IPB
Menurut Arif, agenda berikutnya adalah usulan amandemen konstitusi, IPB University akan terus mengawal proses ini. "IPB University akan terus memberikan masukan sesuai dengan kompetensinya," katanya.
Dalam konteks ini, menurut Arif, IPB University komit untuk memperkuat sistem perencanaan pembangunan nasional. "Kajiannya bisa beragam, baik modifikasi GBHN, RPJMN, atau lainnya. IPB masih melakukan kajian dan mencari solusi terbaik," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
"Pada proses transisi demokrasi, isu yang saat ini mendesak adalah dalam hal perencanaan terkait arah pembangunan nasional," kata Arif Satria menjawab pertanyaan wartawan di Kampus IPB University, Dramaga, Bogor, Kamis.
Pada kesempatan itu, hadir juga Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, yang menjadi pembicara utama pada Seminar Nasional: "Polemik Menghidupkan Kembali GBHN" di Kampus IPB University, Dramaga, Bogor.
Baca juga: Rektor IPB: Kepala desa harus punya visi membangun desanya
Menurut Arif Satria, dirinya melihat bahwa perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat, belum sinkron dan masih perlu diperbaiki.
"Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, belum menjamin akan dilakukan oleh pemerintah daerah, karena daerah memiliki visi misi sendiri yang berbeda-beda," katanya.
Konsekuensinya, pelaksanaan pembangunan dari pusat dan daerah berbeda-beda dan tidak sinkron, sehingga seperti jalan di tempat.
Karena itu, kata dia, IPB University menggagas diskusi ini untuk memperkuat dan menyempurnakan sistem perencanaan pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang, agar pembangunan di Indonesia ini benar-benar sinergi satu sama lain.
Baca juga: Arif Satria lunasi janjinya raih gelar Profesor
Arif Satria mencontohkan, pembangunan di China, yang sebelumnya telah direncanakan dengan matang, sehingga bisa menjaga keberlanjutan pembangunan. "Jika dari perencanaannya saja sudah tidak sinkron, maka jelas pelaksanaan pembangunannya tidak bisa berjalan baik," katanya.
Menurut Arif, dalam menyikapi perencanaan pembangunan nasional, IPB University yang memiliki ilmu perencanaan, melalui kajian-kajian yang telah ada, kemudian memperkuat masukan kepada pemerintah.
"IPB memang tidak membuat kajian secara khusus, tapi menyelenggarakan seminar dan simposium, dengan membahas dokumen-dokumen dari hasil kajian yang sudah ada. Tinggal bagaimana memberikan masukkannya," katanya.
Baca juga: Anak sopir jadi wisudawan terbaik IPB
Menurut Arif, agenda berikutnya adalah usulan amandemen konstitusi, IPB University akan terus mengawal proses ini. "IPB University akan terus memberikan masukan sesuai dengan kompetensinya," katanya.
Dalam konteks ini, menurut Arif, IPB University komit untuk memperkuat sistem perencanaan pembangunan nasional. "Kajiannya bisa beragam, baik modifikasi GBHN, RPJMN, atau lainnya. IPB masih melakukan kajian dan mencari solusi terbaik," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019