Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menyatakan bahwa aksi unjuk rasa di berbagai daerah selama beberapa hari terakhir mengganggu aktivitas perdagangan.
"Iyalah ada pengaruh, kalau saya bilang tidak ada pengaruh bohong juga. Pasti perdagangan kita kalau tokonya tutup bagaimana mau dagang, itu kan bikin susah rakyat," ujarnya kepada Antara usai kegiatan Sinkronisasi Kebijakan Bidang PKTN di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Ia bahkan sempat menggerutu terkait tingkat kepentingan unjuk rasa yang disampaikan oleh masa pendemo. Menurutnya, meski tanpa diprotes, kini revisi Undang-Undang KUHP yang menjadi persoalan sudah jelas ditunda pengesahannya.
"Apalagi yang mau demo? Saya dulu demo, tapi ada substansinya. Sekarang kalau RUU KUHP itu sudah ditunda kok. Tapi itu urusan lain, sekarang bagaimana menjaga perdagangan tetap kondusif," kata Enggar.
Baca juga: Dorong mahasiswa untuk demo, perguruan tinggi akan kena sanksi
Baca juga: Bima Arya: Kondisi negara sedang tidak baik
Menurutnya, yang terpenting adalah meningkatkan kualitas produk dagang di tengah transformasi sikap konsumen yang semakin sadar terhadap haknya.
"Kami menyatukan langkah dengan teman-teman di daerah, karena semakin lama, tuntutan konsumen atas hak haknya semakin meningkat. Negara semakin maju, konsumen akan semakin sadar atas haknya," tuturnya.
Enggar menyebutjan, salah satu upaya pemenuhan hak konsumen itu adalah melakukan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemda di Indonesia.
Enggar menyebutkan bahwa dukungan pemda diperlukan untuk menyaring barang-barang yang masuk ke daerah sehingga barang-barang yang beredar sudah memenuhi standar di daerah, bukan barang buangan ataupun barang bekas karena persaingan terhadap masuknya arus barang dari negara lain menjadi hal yang tidak mungkin dihindari.
"Seperti halnya kita juga melakukan ekspor, ekspor kita meningkat tapi kita juga harus membuka diri. Tapi, harus juga melindungi pasar kita, dalam menjaga ekonomi kita, itu menjadi hal yang utama," kata Enggar.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
"Iyalah ada pengaruh, kalau saya bilang tidak ada pengaruh bohong juga. Pasti perdagangan kita kalau tokonya tutup bagaimana mau dagang, itu kan bikin susah rakyat," ujarnya kepada Antara usai kegiatan Sinkronisasi Kebijakan Bidang PKTN di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Ia bahkan sempat menggerutu terkait tingkat kepentingan unjuk rasa yang disampaikan oleh masa pendemo. Menurutnya, meski tanpa diprotes, kini revisi Undang-Undang KUHP yang menjadi persoalan sudah jelas ditunda pengesahannya.
"Apalagi yang mau demo? Saya dulu demo, tapi ada substansinya. Sekarang kalau RUU KUHP itu sudah ditunda kok. Tapi itu urusan lain, sekarang bagaimana menjaga perdagangan tetap kondusif," kata Enggar.
Baca juga: Dorong mahasiswa untuk demo, perguruan tinggi akan kena sanksi
Baca juga: Bima Arya: Kondisi negara sedang tidak baik
Menurutnya, yang terpenting adalah meningkatkan kualitas produk dagang di tengah transformasi sikap konsumen yang semakin sadar terhadap haknya.
"Kami menyatukan langkah dengan teman-teman di daerah, karena semakin lama, tuntutan konsumen atas hak haknya semakin meningkat. Negara semakin maju, konsumen akan semakin sadar atas haknya," tuturnya.
Enggar menyebutjan, salah satu upaya pemenuhan hak konsumen itu adalah melakukan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemda di Indonesia.
Enggar menyebutkan bahwa dukungan pemda diperlukan untuk menyaring barang-barang yang masuk ke daerah sehingga barang-barang yang beredar sudah memenuhi standar di daerah, bukan barang buangan ataupun barang bekas karena persaingan terhadap masuknya arus barang dari negara lain menjadi hal yang tidak mungkin dihindari.
"Seperti halnya kita juga melakukan ekspor, ekspor kita meningkat tapi kita juga harus membuka diri. Tapi, harus juga melindungi pasar kita, dalam menjaga ekonomi kita, itu menjadi hal yang utama," kata Enggar.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019