Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pelayanan untuk masyarakat di Manokwari, Papua Barat tetap berjalan meski terdapat kericuhan di daerah itu.
"Kami sudah kontak dengan pemda. Melayani masyarakat tidak boleh berhenti. Saya kira jalan. Jadi seluruh aparatur provinsi, kota maupun kabupaten jalan, sampai tingkat kecamatan, sampai distrik jalan. Tidak ada masalah," ujar Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin.
Pihaknya pun telah mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) di Papua Barat tidak ikut melakukan demonstrasi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhenti.
Baca juga: Aparat gabungan TNI Polri berusaha kendalikan keamanan di Manokwari
Dari informasi yang dihimpun, kata Mendagri, kericuhan hanya terjadi di pusat kota dan tidak menganggu aktivitas masyarakat secara umum.
"Kami memastikan tata kelola pemerintahan tetap jalan. Kami monitor langsung dengan Kesbangpol setempat. Jangan sampai ada yang tidak melayani masyarakat," kata Tjahjo.
Ia pun mengimbau masyarakat yang berada di Papua dan Papua Barat untuk mencermati informasi yang diterima dan tidak mudah terhasut serta terprovokasi kabar bohong atau hoaks. Masyarakar diminta mencari data dan informasi yang benar dari sumber terpercaya.
Baca juga: Sejumlah ruas jalan utama di Manokwari lumpuh
Sementara untuk gubernur, bupati dan wali kota diminta memberikan informasi yang meredam masyarakat agar tidak bertindak anarkis. "Apapun stabilitas daerah itu adalah tanggung jawab gubernur," ujar Mendagri.
Sebelumnya, massa memblokade sejumlah jalan utama di Manokwari, Papua Barat, dengan membakar ban sehingga membuat arus transportasi di daerah itu lumpuh.
Aksi itu ditengarai akibat kemarahan masyarakat Papua sebagai buntut dari peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur serta Semarang Jawa Tengah beberapa hari lalu.
demo, aksi protes, Manokwari, insiden kekerasan mahasiswa, persekusi, rasisme, TNI, Polri
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
"Kami sudah kontak dengan pemda. Melayani masyarakat tidak boleh berhenti. Saya kira jalan. Jadi seluruh aparatur provinsi, kota maupun kabupaten jalan, sampai tingkat kecamatan, sampai distrik jalan. Tidak ada masalah," ujar Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin.
Pihaknya pun telah mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) di Papua Barat tidak ikut melakukan demonstrasi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhenti.
Baca juga: Aparat gabungan TNI Polri berusaha kendalikan keamanan di Manokwari
Dari informasi yang dihimpun, kata Mendagri, kericuhan hanya terjadi di pusat kota dan tidak menganggu aktivitas masyarakat secara umum.
"Kami memastikan tata kelola pemerintahan tetap jalan. Kami monitor langsung dengan Kesbangpol setempat. Jangan sampai ada yang tidak melayani masyarakat," kata Tjahjo.
Ia pun mengimbau masyarakat yang berada di Papua dan Papua Barat untuk mencermati informasi yang diterima dan tidak mudah terhasut serta terprovokasi kabar bohong atau hoaks. Masyarakar diminta mencari data dan informasi yang benar dari sumber terpercaya.
Baca juga: Sejumlah ruas jalan utama di Manokwari lumpuh
Sementara untuk gubernur, bupati dan wali kota diminta memberikan informasi yang meredam masyarakat agar tidak bertindak anarkis. "Apapun stabilitas daerah itu adalah tanggung jawab gubernur," ujar Mendagri.
Sebelumnya, massa memblokade sejumlah jalan utama di Manokwari, Papua Barat, dengan membakar ban sehingga membuat arus transportasi di daerah itu lumpuh.
Aksi itu ditengarai akibat kemarahan masyarakat Papua sebagai buntut dari peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur serta Semarang Jawa Tengah beberapa hari lalu.
demo, aksi protes, Manokwari, insiden kekerasan mahasiswa, persekusi, rasisme, TNI, Polri
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019