Pengamanan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, diperketat saat proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara nasional dan penetapan hasil pemilihan umum 2019.
Terlihat bentangan kawat berduri dan beberapa kendaraan taktis di depan Kantor KPU, yang menghadap ke Jalan Diponegoro itu. Sejumlah personel keamanan gabungan dari Brimob, Polisi, dan TNI juga berjaga di sekitar Kantor KPU.
"Kami percayakan sepenuhnya terkait dengan strategi atau langkah pengamanan kepada aparat keamanan yang bertugas," kaya Ketua KPU, Arief Budiman, ditemui di sela rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara nasional di Kantor KPU, Sabtu.
Pengunjung yang akan masuk ke dalam kantor KPU pun akan melewati detektor logam dan pemeriksaan berlapis mulai dari pintu gerbang.
"Kami percayakan sepenuhnya. Dipasang kawat berduri silahkan, dibutuhkan tambahan personil silahkan, mereka yang tahu dalam situasi seperti ini," ujar dia.
Ia membantah pengamanan yang diperketat ini berkaitan dengan desakan yang ditujukan ke KPU untuk menghentikan proses real count.
"Tidak ada desakan. Dalam berdemokrasi biasa, semua bisa memberikan pendapat," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
Terlihat bentangan kawat berduri dan beberapa kendaraan taktis di depan Kantor KPU, yang menghadap ke Jalan Diponegoro itu. Sejumlah personel keamanan gabungan dari Brimob, Polisi, dan TNI juga berjaga di sekitar Kantor KPU.
"Kami percayakan sepenuhnya terkait dengan strategi atau langkah pengamanan kepada aparat keamanan yang bertugas," kaya Ketua KPU, Arief Budiman, ditemui di sela rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara nasional di Kantor KPU, Sabtu.
Pengunjung yang akan masuk ke dalam kantor KPU pun akan melewati detektor logam dan pemeriksaan berlapis mulai dari pintu gerbang.
"Kami percayakan sepenuhnya. Dipasang kawat berduri silahkan, dibutuhkan tambahan personil silahkan, mereka yang tahu dalam situasi seperti ini," ujar dia.
Ia membantah pengamanan yang diperketat ini berkaitan dengan desakan yang ditujukan ke KPU untuk menghentikan proses real count.
"Tidak ada desakan. Dalam berdemokrasi biasa, semua bisa memberikan pendapat," ujarnya.
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019