Bandarlampung (Antaranews Megapolitan) - Pemerintah (Pemprov) Provinsi Lampung, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) setempat bersinergi dengan Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan (Kanwil Kemhan) Provinsi Lampung secara terus-menerus dalam hal pembahasan serta pemantauan segala bentuk perkembangan stabilitas keamanan daerah Provinsi Lampung, termasuk menjelang Pemilu 2019.
Hal itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, mengingat akan pentingnya sebuah keamanan dan kestabilan yang terjadi di suatu daerah akan berdampak pada kondisi negara secara nasional.
Pembahasan tersebut diselenggarakan melalui Rapat Kerja (Raker) Perkembangan Situasi Daerah Provinsi Lampung, yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan Provinsi Lampung, di Bandarlampung, Kamis (21/2/19).
Pada kesempatan itu pula, Plt. Kanwil Kemhan Provinsi Lampung Robert Owen Tambunan menjelaskan bahwa tujuan diselenggarakannya Raker tersebut adalah untuk menyamakan visi dan persepsi terkait kondisi stabilitas keamanan di daerah, yang sangat berpengaruh terhadap kondisi negara secara nasional.
"Hal ini sejalan dengan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/ 471/M/IV/2018 tentang Kebijakan Penahanan Negara Tahun 2019, antara lain untuk membangun kekuatan pertahanan dan keamanan negara yang memiliki kemampuan penangkalan sebagai negara kepulauan dan negara maritim dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan segenap bangsa Indonesia yang terdiri atas pembangunan Sistem Pertahanan Negara, melalui pengintegrasian sistem pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter dalam menghadapi ancaman militer maupun ancaman nonmiliter," jelas Robert.
Antisipasi ancaman nonmiliter menjelang Pemilu 2019
Lebih lanjut, Robert juga menyebutkan bahwa stabilitas keamanan di Provinsi Lampung harus benar-benar dijaga dan dipelihara, dikarenakan sangat berpengaruh terhadap kondisi negara secara nasional, dan dengan menjaga kestabilannya situasi di Provinsi Lampung perlu dilaksanakan kegiatan antisipasi dengan didahului dengan upaya pengumpulan dan mengiventarisasi serta update informasi/data tentang perkembangan situasi wilayah Lampung melalui kegiatan Rapat Kerja bersama instansi terkait di Provinsi Lampung.
"Hal ini dimaksudkan juga untuk mengantisipasi timbulnya ancaman nonmiliter menjelang Pemilu 2019. Di samping itu, dampak lingkungan strategis yang bersifat lokal/daerah ini dapat menjadi input guna mendukung penyusunan Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024," pungkas Robert.
Raker tersebut diikuti oleh 45 orang peserta yang terdiri atas Pejabat Intel TNl/Polri, Kaban Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/ Kota, serta pejabat K/L terkait. (*/RLs/Humas Provinsi Lampung.ANT-BPJ).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
Hal itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, mengingat akan pentingnya sebuah keamanan dan kestabilan yang terjadi di suatu daerah akan berdampak pada kondisi negara secara nasional.
Pembahasan tersebut diselenggarakan melalui Rapat Kerja (Raker) Perkembangan Situasi Daerah Provinsi Lampung, yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan Provinsi Lampung, di Bandarlampung, Kamis (21/2/19).
Pada kesempatan itu pula, Plt. Kanwil Kemhan Provinsi Lampung Robert Owen Tambunan menjelaskan bahwa tujuan diselenggarakannya Raker tersebut adalah untuk menyamakan visi dan persepsi terkait kondisi stabilitas keamanan di daerah, yang sangat berpengaruh terhadap kondisi negara secara nasional.
"Hal ini sejalan dengan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/ 471/M/IV/2018 tentang Kebijakan Penahanan Negara Tahun 2019, antara lain untuk membangun kekuatan pertahanan dan keamanan negara yang memiliki kemampuan penangkalan sebagai negara kepulauan dan negara maritim dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan segenap bangsa Indonesia yang terdiri atas pembangunan Sistem Pertahanan Negara, melalui pengintegrasian sistem pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter dalam menghadapi ancaman militer maupun ancaman nonmiliter," jelas Robert.
Antisipasi ancaman nonmiliter menjelang Pemilu 2019
Lebih lanjut, Robert juga menyebutkan bahwa stabilitas keamanan di Provinsi Lampung harus benar-benar dijaga dan dipelihara, dikarenakan sangat berpengaruh terhadap kondisi negara secara nasional, dan dengan menjaga kestabilannya situasi di Provinsi Lampung perlu dilaksanakan kegiatan antisipasi dengan didahului dengan upaya pengumpulan dan mengiventarisasi serta update informasi/data tentang perkembangan situasi wilayah Lampung melalui kegiatan Rapat Kerja bersama instansi terkait di Provinsi Lampung.
"Hal ini dimaksudkan juga untuk mengantisipasi timbulnya ancaman nonmiliter menjelang Pemilu 2019. Di samping itu, dampak lingkungan strategis yang bersifat lokal/daerah ini dapat menjadi input guna mendukung penyusunan Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024," pungkas Robert.
Raker tersebut diikuti oleh 45 orang peserta yang terdiri atas Pejabat Intel TNl/Polri, Kaban Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/ Kota, serta pejabat K/L terkait. (*/RLs/Humas Provinsi Lampung.ANT-BPJ).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019