Bogor (ANTARA News Megapolitan) - Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya Sugiarto menyatakan pelaksanaan program transportasi di Kota Bogor memerlukan bantuan subsidi pemerintah pusat.
"Saya sudah sampaikan ke Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam rapat Integrasi Sistem Transportasi Antarmoda se-Jabodetabek di Jakarta, Senin (28/1), Pemkot Bogor perlu dibantu untuk subsidi, perlu dibantu untuk pembangunan Transit Oriented Development (TOD) dan park and ride," kata Bima Arya di Bogor, Selasa.
Lalu program transportasi lain Pemerintah Kota Bogor kata Bima dibangun flyover di perlintasan kereta api dan perlu dikomunikasikan terkait dengan pembangunan LRT mengenai titiknya ke arah mana.
"Hal itu yang saya sampaikan dalam rapat bersama Wakil Presiden dan kepala daerah se-Jabodetabek," ucapnya.
Selain itu Wali Kota Bogor menambahkan dalam rapat tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan para Menteri Kabinet Kerja ingin melakukan sinkronisasi antarlembaga untuk penataan transportasi, khususnya di Jabodetabek.
"Kan, sebelumnya jalan sendiri-sendiri. Jadi nanti disampaikan lagi perencanaannya. Aspek perencanaannya disamakan lagi, termasuk soal tata ruang, RDTR dan RTRW-nya harus sama semua," jelas dia.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pembangunan sistem transportasi antarmoda Jabodetabek terintegrasi harus selesai dalam waktu 10 tahun atau pada 2029. Pembangunannya dilakukan dengan menggunakan pembiayaan APBN, APBD , dan pihak swasta sebesar Rp600 triliun.
"Dana sebesar itu untuk anggaran keseluruhan yang bisa dilaksanakan dalam bentuk APBN, bisa dalam bentuk APBD, bisa dalam bentuk investasi swasta. Itu untuk 10 tahun, harus selesai 10 tahun," ungkap Jusuf Kalla.
JK menambahkan konsep integrasi sistem transportasi Jabodetabek dimulai dengan pembuatan rencana tata ruang wilayah (RTRW) oleh masing-masing pemda terkait.
Selain itu, realisasi pengintegrasian tersebut baru bisa dilakukan apabila moda transportasi publik berbasis rel, yakni mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT), selesai dan bisa diterapkan.
"Ini kan masih ada MRT dalam proses, kemudian LRT juga dalam proses. Tapi harus diselesaikan juga RTRW-nya masing-masing daerah sehingga ada sinkronisasinya," jelasnya.
Dalam waktu dekat, JK meminta para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah terkait untuk menyampaikan laporan terkait perkembangan RTRW tersebut.
"Seminggu lapor saya, satu bulan lapor lagi. Lihat prinsip pokoknya dulu, dimana nyambungnya itu, khususnya DKI sebenarnya, karena DKI yang paling besar," jelas dia.
Dengan sistem integrasi tersebut diharapkan masyarakat pengguna angkutan umum di Jabodetabek akan lebih banyak dibandingkan pengguna kendaraan pribadi.
Editor berita: N. Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
"Saya sudah sampaikan ke Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam rapat Integrasi Sistem Transportasi Antarmoda se-Jabodetabek di Jakarta, Senin (28/1), Pemkot Bogor perlu dibantu untuk subsidi, perlu dibantu untuk pembangunan Transit Oriented Development (TOD) dan park and ride," kata Bima Arya di Bogor, Selasa.
Lalu program transportasi lain Pemerintah Kota Bogor kata Bima dibangun flyover di perlintasan kereta api dan perlu dikomunikasikan terkait dengan pembangunan LRT mengenai titiknya ke arah mana.
"Hal itu yang saya sampaikan dalam rapat bersama Wakil Presiden dan kepala daerah se-Jabodetabek," ucapnya.
Selain itu Wali Kota Bogor menambahkan dalam rapat tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan para Menteri Kabinet Kerja ingin melakukan sinkronisasi antarlembaga untuk penataan transportasi, khususnya di Jabodetabek.
"Kan, sebelumnya jalan sendiri-sendiri. Jadi nanti disampaikan lagi perencanaannya. Aspek perencanaannya disamakan lagi, termasuk soal tata ruang, RDTR dan RTRW-nya harus sama semua," jelas dia.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pembangunan sistem transportasi antarmoda Jabodetabek terintegrasi harus selesai dalam waktu 10 tahun atau pada 2029. Pembangunannya dilakukan dengan menggunakan pembiayaan APBN, APBD , dan pihak swasta sebesar Rp600 triliun.
"Dana sebesar itu untuk anggaran keseluruhan yang bisa dilaksanakan dalam bentuk APBN, bisa dalam bentuk APBD, bisa dalam bentuk investasi swasta. Itu untuk 10 tahun, harus selesai 10 tahun," ungkap Jusuf Kalla.
JK menambahkan konsep integrasi sistem transportasi Jabodetabek dimulai dengan pembuatan rencana tata ruang wilayah (RTRW) oleh masing-masing pemda terkait.
Selain itu, realisasi pengintegrasian tersebut baru bisa dilakukan apabila moda transportasi publik berbasis rel, yakni mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT), selesai dan bisa diterapkan.
"Ini kan masih ada MRT dalam proses, kemudian LRT juga dalam proses. Tapi harus diselesaikan juga RTRW-nya masing-masing daerah sehingga ada sinkronisasinya," jelasnya.
Dalam waktu dekat, JK meminta para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah terkait untuk menyampaikan laporan terkait perkembangan RTRW tersebut.
"Seminggu lapor saya, satu bulan lapor lagi. Lihat prinsip pokoknya dulu, dimana nyambungnya itu, khususnya DKI sebenarnya, karena DKI yang paling besar," jelas dia.
Dengan sistem integrasi tersebut diharapkan masyarakat pengguna angkutan umum di Jabodetabek akan lebih banyak dibandingkan pengguna kendaraan pribadi.
Editor berita: N. Yuliastuti
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019