Wakil Presiden AS JD Vance, Jumat (21/11) menyebut taraf hidup Kanada yang stagnan diakibatkan oleh kebijakan imigrasi negara itu yang ia anggap “tidak masuk akal”.
Dia mengatakan hal itu untuk menanggapi grafik yang menampilkan perkembangan PDB per kapita Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada pada 2017–2025, di mana Kanada berada di posisi paling bawah.
Vance juga menyinggung warga Kanada, meminta mereka tidak menyalahkan Amerika Serikat atau perselisihan dagang yang sedang berlangsung atas memburuknya taraf hidup tersebut.
“Standar hidup kalian yang stagnan tidak ada hubungannya dengan Donald Trump atau sosok menakutkan apa pun yang menurut CBC harus kalian salahkan,” kata Vance, merujuk pada lembaga penyiaran publik Kanada.
"Kesalahan itu ada pada pemimpin kalian, yang kalian pilih," katanya lagi.
Baca juga: Kanada terbuka untuk kerja sama penyimpanan karbon dengan Indonesia
Vance juga menyalahkan aturan imigrasi Kanada yang menekankan multikulturalisme secara ekstrem.
"Meski saya yakin penyebabnya rumit, tak ada negara selain Kanada yang lebih mendorong kegilaan imigrasi 'keberagaman adalah kekuatan kami, kami tidak butuh melting pot, kami punya salad bowl’," kata Vance di platform X.
Dia juga menyebut Kanada memiliki jumlah penduduk dari negara lain paling banyak daripada anggota G7 lainnya dan "standar hidupnya telah stagnan."
Kebijakan "America First" yang diusung pemerintahan Trump telah memicu ketegangan dengan Kanada, terutama ketika dia menaikkan tarif impor atas baja dan aluminium dari negara tetangganya itu. Kanada kemudian menanggapinya dengan tarif balasan.
Baca juga: Dari Kanada, Presiden Prabowo bertolak ke Amsterdam lanjutkan lawatan kenegaraannya
Trump juga menuntut Kanada untuk bekerja lebih keras dalam menekan aliran narkoba, terutama fentanil, yang masuk ke AS melalui perbatasan kedua negara.
Trump bahkan menyarankan Kanada untuk bergabung menjadi negara bagian AS ke-51, yang memicu reaksi keras dari politisi Kanada.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti-OANA
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2025