Bogor (Antaranews Megapolitan) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, Jawa Barat, menargetkan pendapatan asli daerah pada 2019 sebesar Rp947 miliar dengan memaksimalkan penerimaan melalui inovasi baru.
Plt Kepala Bapenda Kota Bogor, R An-an Andri Hikmat di Bogor, Selasa, mengatakan di tengah kemelut ekonomi saat ini, tidak mudah mewujudkan target tersebut.
"Tapi kita berupaya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan terus mencari celah dan inovasi baru," katanya.
Pembahasan mengenai target PAD 2019 dipaparkan dalam rapat koordinasi dengan 16 organisasi perangkat daerah (OPD) termasuk BUMD dan BUMN, Senin (15/10).
Rapat koordinasi ini juga dihadiri Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.
Menurut An-an, target 2019 lebih tinggi dibanding target penerimaan tahun 2018 yang sebesar Rp892 miliar.
"Target 2019 kami naikkan Rp55 miliar dari tahun sebelumnya," katanya.
Berbagai strategi disiapkan untuk mencapai target, salah satunya memperkuat koordinasi dengan OPD dan BUMN maupun BUMD terkait yang jadi lumbung penerimaan daerah.
Ia mengatakan PAD Kota Bogor kebanyakan berasal dari sektor jasa pariwisata, perhotelan dan restoran atau kuliner.
"Kami akan maksimalkan potensi yang ada," katanya.
Menurut An-an, diperlukan kejelian dan kecermatan untuk mencari celah meningkatkan PAD salah satunya melalui inovasi.
Beberapa upaya yang akan dilakukan Bapenda Kota Bogor, lanjutnya, yakni menguatkan pengawasan kepada wajib pajak agar membayar sesuai ketentuannya, dan mencegah tidak terjadi manipulasi data.
Serta terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak Kota Bogor dari 90 persen saat ini menjadi maksimal 100 persen.
"Pengawasan di hotel dan restoran akan kami tingkatkan. Mereka (hotel dan restoran) kan dititipkan pajak yang dibayar konsumen, jadi jangan merasa terbebani tapi sebaliknya harus amanah," katanya.
Tidak hanya pengawasan, lanjut An-an, upaya lainnya dengan melakukan efisiensi, terutama untuk kegiatan yang dibiayai APBD.?
Seperti kegiatan lelang barang dan jasa harus sesuai dengan anggarannya tidak boleh melebihi dari rencana anggaran. Selain itu untuk kegiatan yang bukan prioritas, waktunya bisa dimundurkan.
"Sebisa mungkin akan ditekan," kata An-an.
Terkait target PAD 2018, lanjut An-an, hingga Oktober ini sudah terealisasi 80 persen, sisa waktu dua bulan akan dimaksimalkan untuk mencapai 20 persen yang masih tersisa.
"Dua bulan ini akan terus kami genjot sampai 100 persen," katanya.
Wali Kota Bogor Bima Arya mengingatkan upaya peningkatan PAD tidak terlalu konservatif sebaliknya harus lebih progresif.
Menurut Bima, perlu pembenahan sistem secara internal dengan menambah pembayaran pajak secara `online` dan juga secara eksternal menambah potensi pendapatan pajak.
Bima menilai sejauh ini peningkatan PAD Kota Bogor setiap tahun sudah bagus, dan luar biasa, harus terus bisa bertambah.
"Dari sisi eksternal saya ingin mengundang pelaku ekonomi terkini seperti industri kreatif, perusahaan digital, `start-up` untuk membicarakan kemungkinan penambahan PAD dengan cara apa saja," kata Bima.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
Plt Kepala Bapenda Kota Bogor, R An-an Andri Hikmat di Bogor, Selasa, mengatakan di tengah kemelut ekonomi saat ini, tidak mudah mewujudkan target tersebut.
"Tapi kita berupaya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan terus mencari celah dan inovasi baru," katanya.
Pembahasan mengenai target PAD 2019 dipaparkan dalam rapat koordinasi dengan 16 organisasi perangkat daerah (OPD) termasuk BUMD dan BUMN, Senin (15/10).
Rapat koordinasi ini juga dihadiri Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.
Menurut An-an, target 2019 lebih tinggi dibanding target penerimaan tahun 2018 yang sebesar Rp892 miliar.
"Target 2019 kami naikkan Rp55 miliar dari tahun sebelumnya," katanya.
Berbagai strategi disiapkan untuk mencapai target, salah satunya memperkuat koordinasi dengan OPD dan BUMN maupun BUMD terkait yang jadi lumbung penerimaan daerah.
Ia mengatakan PAD Kota Bogor kebanyakan berasal dari sektor jasa pariwisata, perhotelan dan restoran atau kuliner.
"Kami akan maksimalkan potensi yang ada," katanya.
Menurut An-an, diperlukan kejelian dan kecermatan untuk mencari celah meningkatkan PAD salah satunya melalui inovasi.
Beberapa upaya yang akan dilakukan Bapenda Kota Bogor, lanjutnya, yakni menguatkan pengawasan kepada wajib pajak agar membayar sesuai ketentuannya, dan mencegah tidak terjadi manipulasi data.
Serta terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak Kota Bogor dari 90 persen saat ini menjadi maksimal 100 persen.
"Pengawasan di hotel dan restoran akan kami tingkatkan. Mereka (hotel dan restoran) kan dititipkan pajak yang dibayar konsumen, jadi jangan merasa terbebani tapi sebaliknya harus amanah," katanya.
Tidak hanya pengawasan, lanjut An-an, upaya lainnya dengan melakukan efisiensi, terutama untuk kegiatan yang dibiayai APBD.?
Seperti kegiatan lelang barang dan jasa harus sesuai dengan anggarannya tidak boleh melebihi dari rencana anggaran. Selain itu untuk kegiatan yang bukan prioritas, waktunya bisa dimundurkan.
"Sebisa mungkin akan ditekan," kata An-an.
Terkait target PAD 2018, lanjut An-an, hingga Oktober ini sudah terealisasi 80 persen, sisa waktu dua bulan akan dimaksimalkan untuk mencapai 20 persen yang masih tersisa.
"Dua bulan ini akan terus kami genjot sampai 100 persen," katanya.
Wali Kota Bogor Bima Arya mengingatkan upaya peningkatan PAD tidak terlalu konservatif sebaliknya harus lebih progresif.
Menurut Bima, perlu pembenahan sistem secara internal dengan menambah pembayaran pajak secara `online` dan juga secara eksternal menambah potensi pendapatan pajak.
Bima menilai sejauh ini peningkatan PAD Kota Bogor setiap tahun sudah bagus, dan luar biasa, harus terus bisa bertambah.
"Dari sisi eksternal saya ingin mengundang pelaku ekonomi terkini seperti industri kreatif, perusahaan digital, `start-up` untuk membicarakan kemungkinan penambahan PAD dengan cara apa saja," kata Bima.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018