Depok (Antaranews Megapolitan) - Tiga mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia (FIA UI) menciptakan aplikasi SIMPELDes (Sistem Informasi Pemilihan Umum Desa) sebagai sebuah platform baru untuk reformasi sistem informasi pada pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia.
"SIMPELDes menjadi lebih modern, paperless, efisien, efektif, real time dan lebih murah jika dibandingkan dengan sistem Pemilu Konvensional (Pemilu Langsung)," kata Ketua Tim Mujahidin di kampus UI Depok, Selasa.
Ketiga mahasiswa tersebut adalah Mujahidin Yusuf, Dyah Ayu Febriani, dan Nafisah Nadjib yang menciptakan aplikasi ini di bawah bimbingan Dosen FIA UI Nidaan Khafian, S.Sos., M.A.
SIMPELDes juga dapat menjadi sarana edukasi masyarakat berbasis digital untuk mengurangi dan menyelesaikan permasalahan dalam Pemilu. Sistem ini memiliki lima fitur unggulan meliputi Media informasi calon pemimpin (Daftar Riwayat Hidup, Track Record calon pemimpin (Pengalaman), voting elektronik (e-Voting), Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)! terintegrasi.
Selain itu ada juga layanan beri pendapat, dan pendidikan politik. Aplikasi ini juga berupa wadah serta peluang bagi masyarakat pemilih untuk dapat menyalurkan aspirasi serta melaporkan hal-hal yang merugikan masyarakat terkait dengan pemilihan kepala daerah/desa.
Aplikasi SIMPELDes juga mengusulkan fitur mobile voting dimana untuk pemilihan dilakukan dapat melalui gawai dengan menggunakan Single Sign On (SSO) yang berarti satu pemilik NIK hanya dapat mengakses satu akun dan meminimalisir kecurangan dalam pemilu. Aplikasi ini juga dirancang agar dapat diintegrasikan dengan aplikasi pemilu lainnya seperti Silon (Sistem Informasi Pencalonan), dan Sidalih (Sistem Informasi Daerah Pemilihan).
"Aplikasi SIMPELDes pada dasarnya dapat diterapkan pada beragam pesta demokrasi," katanya.
Namun lanjut dia pada kesempatan ini kami mencoba menerapkan pada pemilihan Kepala Desa yang memiliki IKP (Indeks Kerawanan Pemilihan Kepala Daerah/Desa) yang tergolong cukup tinggi, serta banyak kendala dan kecurangan berupa pemilih tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap, Formulir C6 yang tidak disebar, Pemilih Ganda, Ghost Voter, Praktik Politik Uang, dan Petugas Tidak Netral.
Selain itu katanya kendala lainnya yang kerap terjadi di tengah masyarakat pemilih adalah belum mengenal sosok pemimpin serta calon kepala desa yang mereka pilih, keterbatasan informasi serta pengetahuan menjadikan masyarakat desa memilih calon pemimpin secara sembarangan.
Mereka hanya menebak secara tidak pasti calon manakah yang pantas mereka pilih tanpa mengetahui calon mana yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik. Suara masyarakat desa dapat dimanipulasi oleh politik yang kotor seperti adanya money politic, sehingga kami menciptakan SIMPELDes untuk menghilangkan itu semua.
Diharapkan aplikasi ini mampu menjadi media pendidikan politik berbasis digital bagi masyarakat pemilih serta mengurangi proses manual pada Pemilu langsung yang menyebabkan pelayanan berlangsung lama, membutuhkan tenaga serta anggaran yang besar, serta diharapkan aplikasi SIMPELDes dapat memotong siklus tersebut menjadi lebih sederhana, efisien dan efektif.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"SIMPELDes menjadi lebih modern, paperless, efisien, efektif, real time dan lebih murah jika dibandingkan dengan sistem Pemilu Konvensional (Pemilu Langsung)," kata Ketua Tim Mujahidin di kampus UI Depok, Selasa.
Ketiga mahasiswa tersebut adalah Mujahidin Yusuf, Dyah Ayu Febriani, dan Nafisah Nadjib yang menciptakan aplikasi ini di bawah bimbingan Dosen FIA UI Nidaan Khafian, S.Sos., M.A.
SIMPELDes juga dapat menjadi sarana edukasi masyarakat berbasis digital untuk mengurangi dan menyelesaikan permasalahan dalam Pemilu. Sistem ini memiliki lima fitur unggulan meliputi Media informasi calon pemimpin (Daftar Riwayat Hidup, Track Record calon pemimpin (Pengalaman), voting elektronik (e-Voting), Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)! terintegrasi.
Selain itu ada juga layanan beri pendapat, dan pendidikan politik. Aplikasi ini juga berupa wadah serta peluang bagi masyarakat pemilih untuk dapat menyalurkan aspirasi serta melaporkan hal-hal yang merugikan masyarakat terkait dengan pemilihan kepala daerah/desa.
Aplikasi SIMPELDes juga mengusulkan fitur mobile voting dimana untuk pemilihan dilakukan dapat melalui gawai dengan menggunakan Single Sign On (SSO) yang berarti satu pemilik NIK hanya dapat mengakses satu akun dan meminimalisir kecurangan dalam pemilu. Aplikasi ini juga dirancang agar dapat diintegrasikan dengan aplikasi pemilu lainnya seperti Silon (Sistem Informasi Pencalonan), dan Sidalih (Sistem Informasi Daerah Pemilihan).
"Aplikasi SIMPELDes pada dasarnya dapat diterapkan pada beragam pesta demokrasi," katanya.
Namun lanjut dia pada kesempatan ini kami mencoba menerapkan pada pemilihan Kepala Desa yang memiliki IKP (Indeks Kerawanan Pemilihan Kepala Daerah/Desa) yang tergolong cukup tinggi, serta banyak kendala dan kecurangan berupa pemilih tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap, Formulir C6 yang tidak disebar, Pemilih Ganda, Ghost Voter, Praktik Politik Uang, dan Petugas Tidak Netral.
Selain itu katanya kendala lainnya yang kerap terjadi di tengah masyarakat pemilih adalah belum mengenal sosok pemimpin serta calon kepala desa yang mereka pilih, keterbatasan informasi serta pengetahuan menjadikan masyarakat desa memilih calon pemimpin secara sembarangan.
Mereka hanya menebak secara tidak pasti calon manakah yang pantas mereka pilih tanpa mengetahui calon mana yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik. Suara masyarakat desa dapat dimanipulasi oleh politik yang kotor seperti adanya money politic, sehingga kami menciptakan SIMPELDes untuk menghilangkan itu semua.
Diharapkan aplikasi ini mampu menjadi media pendidikan politik berbasis digital bagi masyarakat pemilih serta mengurangi proses manual pada Pemilu langsung yang menyebabkan pelayanan berlangsung lama, membutuhkan tenaga serta anggaran yang besar, serta diharapkan aplikasi SIMPELDes dapat memotong siklus tersebut menjadi lebih sederhana, efisien dan efektif.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018