Bogor (Antaranews Megapolitan) - Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat mendorong peran aktif Dewan Ketahanan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh di Bogor.
"Dewan Ketahanan Pangan berperan menciptakan iklim yang kondusif bagi berfungsinya sub sistem ketersediaan distribusi dan konsumsi pangan secara sinergis," kata Ade membuka Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Bogor, Senin.
Ade yang juga Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kota Bogor mengatakan, peran Dewan Ketahanan Pangan juga harus mampu meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Ketahanan pangan yang berkelanjutan ini lanjut Ade, sesuai dengan tema yang diusung dalam rapat koordinasi hari ini yakni "Meningkatkan peran Dewan Ketahanan Pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan wilayah".
Rakor ini dinilai cukup strategis untuk diadakan secara berkala dan berkelanjutan sebagai forum untuk mengevaluasi mendiskusikan, membahas permasalahan serta menetapkan langkah-langkah operasional bersama dalam membangun ketahanan pangan di Kota Bogor.
Ada empat peran dan kewajiban pemerintah dalam pemenuhan pangan di Indoneaia, sesuai dengan pokok-pokok pemikiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
"Pertama, suatu kewajiban bagi pemerintah dalam mengelola stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat," katanya.
Kedua, lanjutnya, mengelola distribusi pangan pokok, pemerintah wajib mendistribusikan pangan pokok dari daerah produsen ke daerah konsumen.
Ketiga, mengelola cadangan pokok dan keempat, mewujudkan pangan yang bergizi bagi masyarakat.
Sementara itu Pelaksana tugas (Plt) Dinas Ketahanan Kota Bogor, Ghazali mengatakan sejak dibentuk tahun 2006 Dewan Ketahanan Pangan belum banyak bergerak dalam hal menyikapi persoalan ketahanan pangan di Kota Bogor.
"Rakor kali ini untuk menguatkan kembali peran Dewan Ketahanan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan, dengan momentum menghadapi hari-hari besar keagamaan," kata Ghozali.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Dewan Ketahanan Pangan berperan menciptakan iklim yang kondusif bagi berfungsinya sub sistem ketersediaan distribusi dan konsumsi pangan secara sinergis," kata Ade membuka Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Bogor, Senin.
Ade yang juga Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kota Bogor mengatakan, peran Dewan Ketahanan Pangan juga harus mampu meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Ketahanan pangan yang berkelanjutan ini lanjut Ade, sesuai dengan tema yang diusung dalam rapat koordinasi hari ini yakni "Meningkatkan peran Dewan Ketahanan Pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan wilayah".
Rakor ini dinilai cukup strategis untuk diadakan secara berkala dan berkelanjutan sebagai forum untuk mengevaluasi mendiskusikan, membahas permasalahan serta menetapkan langkah-langkah operasional bersama dalam membangun ketahanan pangan di Kota Bogor.
Ada empat peran dan kewajiban pemerintah dalam pemenuhan pangan di Indoneaia, sesuai dengan pokok-pokok pemikiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
"Pertama, suatu kewajiban bagi pemerintah dalam mengelola stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat," katanya.
Kedua, lanjutnya, mengelola distribusi pangan pokok, pemerintah wajib mendistribusikan pangan pokok dari daerah produsen ke daerah konsumen.
Ketiga, mengelola cadangan pokok dan keempat, mewujudkan pangan yang bergizi bagi masyarakat.
Sementara itu Pelaksana tugas (Plt) Dinas Ketahanan Kota Bogor, Ghazali mengatakan sejak dibentuk tahun 2006 Dewan Ketahanan Pangan belum banyak bergerak dalam hal menyikapi persoalan ketahanan pangan di Kota Bogor.
"Rakor kali ini untuk menguatkan kembali peran Dewan Ketahanan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan, dengan momentum menghadapi hari-hari besar keagamaan," kata Ghozali.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018