Cikarang, Bekasi (Antaranews Megapolitan) - Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Deny Santo telah melakukan pengukuran tanah yang rencananya akan dibangun depo `Light Rail Transit` (LRT) di Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan.
"Pengukuran ini juga sekaligus sosialisasi maupun pendataan kepemilikan tanah milik masyarakat," katanya di Cikarang, Rabu.
Menurut dia dalam kegiatan tersebut sebenarnya tidak ada masalah dan antusias masyarakat untuk mewujudkan program pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat.
Selain itu dalam program tersebut memang ada perbedaan pendapat tetapi masyarakat sekitar mulai mengerti dan pelaksanaan pendataan dapat berjalan sesuai rencana.
Dari pendataan tersebut terdapat 200 bangunan yang telah terverifikasi menurut kepemilikannya. Dan yang telah memiliki sertivikat hanya 70 persen dari jumlah bangunan.
Sedangkan untuk 30 persen lahan belum teridentifikasi kepemilikannya. Hal tersebut tentunya akan mencari data itu guna kelengkapan berkas.
Dan kemudian bila semua telah teridentifikasi maka tim appraisal akan segera turun untuk menilai besaran nominal setiap meter perseginya.
"Target kita diselesaikan bulan Mei pelaksaan pengadaan tanah setelah itu kontruksi. Jika yaang bersangkutan tidak menerima maka dikonsinyasi lewat pewat pengadilan," katanya.
Ia menambahkan dalam upaya ini sudah sesuai jalur atau aturan yang berlaku. Sehingga dalam melakukan pengukuran bidang tanah untuk pembangunan Depo LRT tidak ada permasalahan lagi.
Sementara itu, warga RT 01/07 Jatimulya, Kecamatan Tambun, Dermiwati (47) hanya pasrah melihat kegiatan pengukuran tanah yang nantinya akan digunakan untuk Depo LRT.
Dalam pembangunan tersebut tentunya harus ada pemikiran dari pemerintah pusat terkait kesenjangan maupun kesejahteraan masyarakat. Dikarenakan rata-rata masyarakat setempat hanya sebagai buruh dan pedagang.
Dan bila mana diminta harus menyerahkan lahannya maka yang utama tentunya berfikir akses untuk anak-anak berangkat sekolah dan lain sebagainya.
"Kecuali dalam pembangunan tersebut ada jalan tengah antaranya memberikan penggantian sesuai dengan harga tanah di Kabupaten Bekasi, dan untuk pedagang diberi lahan baru," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Pengukuran ini juga sekaligus sosialisasi maupun pendataan kepemilikan tanah milik masyarakat," katanya di Cikarang, Rabu.
Menurut dia dalam kegiatan tersebut sebenarnya tidak ada masalah dan antusias masyarakat untuk mewujudkan program pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat.
Selain itu dalam program tersebut memang ada perbedaan pendapat tetapi masyarakat sekitar mulai mengerti dan pelaksanaan pendataan dapat berjalan sesuai rencana.
Dari pendataan tersebut terdapat 200 bangunan yang telah terverifikasi menurut kepemilikannya. Dan yang telah memiliki sertivikat hanya 70 persen dari jumlah bangunan.
Sedangkan untuk 30 persen lahan belum teridentifikasi kepemilikannya. Hal tersebut tentunya akan mencari data itu guna kelengkapan berkas.
Dan kemudian bila semua telah teridentifikasi maka tim appraisal akan segera turun untuk menilai besaran nominal setiap meter perseginya.
"Target kita diselesaikan bulan Mei pelaksaan pengadaan tanah setelah itu kontruksi. Jika yaang bersangkutan tidak menerima maka dikonsinyasi lewat pewat pengadilan," katanya.
Ia menambahkan dalam upaya ini sudah sesuai jalur atau aturan yang berlaku. Sehingga dalam melakukan pengukuran bidang tanah untuk pembangunan Depo LRT tidak ada permasalahan lagi.
Sementara itu, warga RT 01/07 Jatimulya, Kecamatan Tambun, Dermiwati (47) hanya pasrah melihat kegiatan pengukuran tanah yang nantinya akan digunakan untuk Depo LRT.
Dalam pembangunan tersebut tentunya harus ada pemikiran dari pemerintah pusat terkait kesenjangan maupun kesejahteraan masyarakat. Dikarenakan rata-rata masyarakat setempat hanya sebagai buruh dan pedagang.
Dan bila mana diminta harus menyerahkan lahannya maka yang utama tentunya berfikir akses untuk anak-anak berangkat sekolah dan lain sebagainya.
"Kecuali dalam pembangunan tersebut ada jalan tengah antaranya memberikan penggantian sesuai dengan harga tanah di Kabupaten Bekasi, dan untuk pedagang diberi lahan baru," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018