Beijing (Antaranews Megapolitan/Reuters) - Kini ada badan baru Anti-Korupsi di China. Dipimpin oleh tokoh pemburu koruptor. Ini berita lengkapnya dari Beijing.
Parlemen China pada Minggu menunjuk tokoh pemburu korupsi menjadi kepala badan baru anti-korupsi meskipun kekuatan sepenuhnya akan tetap berada di tangan Partai Komunis, yang berkuasa.
Sejak menjabat lebih dari lima tahun lalu, Presiden Xi Jinping melancarkan perang terhadap korupsi, yang mengakar di China, dengan puluhan pejabat tinggi dipenjara, termasuk kepala keamanan dalam negeri Zhou Yongkang, yang disegani.
Menteri Pengawasan Yang Xiaodu, yang juga wakil ketua Komisi Pusat Pengawasan Disiplin (CCDI) Partai Komunis, terpilih menjadi kepala Komisi Pengawas Nasional.
Zhao Leji, salah satu dari tujuh anggota komite elit partai tetap menjadi kepala CCDI. Badan itu akan tetap dan akan berbagi banyak fungsinya dengan komisi baru tersebut.
Pada Selasa, parlemen secara formal akan meloloskan undang-undang yang akan memberi kerangka hukum baru bagi komisi tersebut, melalui konstitusi negara yang telah diubah akhir pekan lalu untuk menampung badan baru tersebut.
Beberapa ahli hukum telah mengkritik ketentuan untuk badan baru tersebut karena gagal melindungi hak-hak tersangka selama penyelidikan.
Kelompok hak asasi manusia mengatakan undang-undang pengawasan baru akan memberikan penahanan lapisan hukum, namun tetap berisiko dilakukan penyiksaan dan pelanggaran hak yang mereka katakan mengganggu pranata lama.
Pejabat tinggi pada pekan lalu mengatakan bahwa China akan mengubah undang-undang pidananya untuk mengajukan komisi anti-korupsi baru.
Rancangan undang-undang pengawasan saat ini dinilai gagal, misalnya dalam poin memastikan si tersangka memiliki akses ke pengacara selama penyelidikan.
Dimasukkannya ketentuan tersebut ke dalam hukum pidana pada tahun 2012 dipandang membuat kemajuan sederhana untuk mengatasi masalah lama seperti gugurnya keadilan dan pengakuan paksa.
Kampanye anti-korupsi Xi telah memanfaatkan pranta penahanan hunian yang misterius dan kontroversial, yang berada di luar lingkup undang-undang prosedur pidana China.
Xi telah berjanji untuk mereformasi pranata penahanan sebagai bagian dari pembentukan komisi pengawasan baru.
Di antara suara lain yang diumumkan oleh parlemen pada hari Minggu adalah pemilihan kembali Li Jingqi yang secara luas diharapkan sebagai perdana menteri dan Zhou Qiang sebagai kepala pengadilan.
Menteri Kehakiman Zhang Jun terpilih menjadi kepala penuntut umum.
Penerjemah: B. Soekapdjo.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
Parlemen China pada Minggu menunjuk tokoh pemburu korupsi menjadi kepala badan baru anti-korupsi meskipun kekuatan sepenuhnya akan tetap berada di tangan Partai Komunis, yang berkuasa.
Sejak menjabat lebih dari lima tahun lalu, Presiden Xi Jinping melancarkan perang terhadap korupsi, yang mengakar di China, dengan puluhan pejabat tinggi dipenjara, termasuk kepala keamanan dalam negeri Zhou Yongkang, yang disegani.
Menteri Pengawasan Yang Xiaodu, yang juga wakil ketua Komisi Pusat Pengawasan Disiplin (CCDI) Partai Komunis, terpilih menjadi kepala Komisi Pengawas Nasional.
Zhao Leji, salah satu dari tujuh anggota komite elit partai tetap menjadi kepala CCDI. Badan itu akan tetap dan akan berbagi banyak fungsinya dengan komisi baru tersebut.
Pada Selasa, parlemen secara formal akan meloloskan undang-undang yang akan memberi kerangka hukum baru bagi komisi tersebut, melalui konstitusi negara yang telah diubah akhir pekan lalu untuk menampung badan baru tersebut.
Beberapa ahli hukum telah mengkritik ketentuan untuk badan baru tersebut karena gagal melindungi hak-hak tersangka selama penyelidikan.
Kelompok hak asasi manusia mengatakan undang-undang pengawasan baru akan memberikan penahanan lapisan hukum, namun tetap berisiko dilakukan penyiksaan dan pelanggaran hak yang mereka katakan mengganggu pranata lama.
Pejabat tinggi pada pekan lalu mengatakan bahwa China akan mengubah undang-undang pidananya untuk mengajukan komisi anti-korupsi baru.
Rancangan undang-undang pengawasan saat ini dinilai gagal, misalnya dalam poin memastikan si tersangka memiliki akses ke pengacara selama penyelidikan.
Dimasukkannya ketentuan tersebut ke dalam hukum pidana pada tahun 2012 dipandang membuat kemajuan sederhana untuk mengatasi masalah lama seperti gugurnya keadilan dan pengakuan paksa.
Kampanye anti-korupsi Xi telah memanfaatkan pranta penahanan hunian yang misterius dan kontroversial, yang berada di luar lingkup undang-undang prosedur pidana China.
Xi telah berjanji untuk mereformasi pranata penahanan sebagai bagian dari pembentukan komisi pengawasan baru.
Di antara suara lain yang diumumkan oleh parlemen pada hari Minggu adalah pemilihan kembali Li Jingqi yang secara luas diharapkan sebagai perdana menteri dan Zhou Qiang sebagai kepala pengadilan.
Menteri Kehakiman Zhang Jun terpilih menjadi kepala penuntut umum.
Penerjemah: B. Soekapdjo.
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018